Jakarta - Musisi, pemimpin orkestra Addie MS teringat metafora orkestra ketika ramai berita seorang gubernur menyalahkan bawahan dan sistem. Addie tidak menyebut nama gubernur yang ia maksud, namun banyak yang mengikuti Twitternya menduga ia menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Addie MS menulis di Twitter sebagai berikut:
"Tak ada orkestra yang jelek. Hanya ada conductor yang tidak baik. Ini harus selalu kuingat, saat hendak salahkan anggota orkestra. Mawas diri, cari solusi di internal, ambil tanggung jawab ke audiens. Kalau condutor hanya menyalahkan orkestra, semua orang bisa berdiri di podium itu."
Belakangan Anies Baswedan menjadi sorotan berkaitan anggaran kontroversial lem aibon Rp 82,8 miliar dan ballpoint Rp 123 miliar.
Baca di sini selengkapnya: Daftar Anggaran Kontroversial APBD DKI Jakarta 2020
"Memang saat muncul berita soal Gubernur yang menyalahkan bawahan dan sistemnya itu, sebersit aku jadi teringat soal prinsip yang sering aku share ini," kata Addie kepada Tagar dalam wawancara tertulis, Senin malam, 4 November 2019.
Addie secara spontan mengunggah post itu. Sama sekali tidak mencantumkan sosok maupun masalahnya.
"Begitu lihat komentarnya, oh aku juga surprised kok ternyata orang banyak yang menghubungkan ke situ," tutur Addie.
Addie mengatakan metafora orkestra itu salah satu prinsip yang ia sering sampaikan saat jadi pembicara di berbagai institusi.
Sudah beberapa tahun ini Addie MS sering diminta jadi pembicara soal kepemimpinan dengan memakai orkestra sebagai metaforanya.
"Aku sampaikan di banyak organisasi, antara lain Bank Mandiri, MUFG Bank, PT HM Sampoerna, Holcim, Prudential, dan lain-lain," ujar Addie.
(Foto: Twitter Addie MS)
Gonjang-ganjing Anies Baswedan
Sementara itu, gonjang-ganjing mempertanyakan kepemimpinan Anies Baswedan terus berlanjut.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menagih tanggung jawab Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih lewat Pilkada yang memiliki tanggung jawab politik pada pelayanan masyarakat serta pada aparatus sipil negara di bawah kendalinya.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest terkait polemik anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disebut olehnya ada indikasi berhubungan dengan mundurnya dua kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Kami meminta pada Gubernur Anies untuk mengambil tanggung jawab sebagai kepala daerah, bukan menyalahkan anak buahnya. Kami menyesalkan adanya peristiwa dua kepala dinas mundur dari jabatannya," ucap Rian di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, seperti diberitakan Antara.
Rian Ernest menyarankan terkait anggaran yang beberapa kali ditemukan kejanggalan tersebut, seharusnya Anies memaksimalkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang jumlahnya hingga 66 orang itu untuk membantu memeriksa kembali dokumen penganggaran yang disusun.
"Dugaan kami mungkin ini tidak dilakukan mereka, sehingga akhirnya polemik-polemik yang kita dengarkan beberapa hari ini misalkan lem aibon Rp 82,8 miliar dan sebagainya," ujar Ernest.
Baca di sini: Ramai-ramai Mundur di Tengah Sorotan ke Anies Baswedan
Ia mengatakan terkait mundurnya dua pejabat Eselon II DKI Jakarta yakni Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah pada pekan lalu, bisa diantisipasi jika Pemerintah Provinsi DKI terbuka sejak awal proses penganggaran di dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada publik.
"PSI sejak awal mendorong adanya transparansi proses penganggaran, agar semua mata yang ada di DKI bisa melihat rinci detail anggaran sejak awal, bukan di akhir penetapan," tutur Rian.
Rian yakin transparansi anggaran justru bisa membantu para aparatur sipil negara dalam menyusun anggaran, terutama yang bekerja dengan sungguh-sungguh demi melayani masyarakat.
"PSI juga yakin dengan dibukanya proses penganggaran sejak awal akan membantu melindungi ASN yang bekerja dengan sungguh-sungguh di DKI agar tidak lagi menjadi kambing hitam," tutur Rian.
Anggaran RW Juga Digugat
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda mempertanyakan anggaran konsultan satu RW kumuh senilai Rp 556 juta. Ida menyebut anggaran tersebut cukup untuk biaya kegiatan serupa untuk satu kawasan kota administratif.
"Berdasar diskusi dan komunikasi dengan yang mengerti, bahwa ini bisa dibuat satu wilayah untuk anggaran segitu. Misalnya idealnya RW di Jaksel harus diangkatnya begini-begini," kata Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.
Ida menolak usulan anggaran sebesar itu dan meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, merevisi anggaran tersebut.
"Walau sudah selesai kemarin tapi kan ada catatan terkait program ini, apa kajian saja butuh dana hampir Rp 600 juta untuk satu RW. Jangan buang anggaran sia-sia, enggak masuk akal satu RW segitu angkanya. Saya bukan latar belakang sipil saja berpikir ini nilainya luar biasa kalau segitu, bayangkan ada berapa ribu RW ini," ujarnya. []
Sebelumnya:
- Kronologi Terbongkar Lem Aibon Rp 82 Miliar APBD DKI
- Anggaran Lem Aibon Rp 82 M, Djarot Sebut SDM DKI Bodoh
