UNTUK INDONESIA
Menyimak Surat Bos Djarum kepada Presiden Jokowi
Pemilik Grup Djarum Budi Hartono tak setuju PSBB di Jakarta. Ia mengirim surat ke Jokowi. Opini Lestantya R. Baskoro
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: dok Pemprov DKI Jakarta)

SURAT bos Grup Djarum Robert Budi Hartono kepada Presiden Djokowi adalah surat keprihatinan warga negara terhadap pandemi yang terjadi di Indonesia. Hanya karena surat ini dikirim pengusaha terkemuka dan terkaya di Indonesia, juga di dunia, ia menjadi istimewa. Dan tentu jika orang semacam Budi sampai bersurat ke Presiden perihal penanganan pandemi, pasti ada hal “tak tertahankan.”

Budi, pengusaha yang oleh Majalah Forbes, April 2020, dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia urutan ke-80 –dengan kekayaan sekitar Rp 217 triliun -tak setuju dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 14 September 2020. Gubernur Anies menerapkan PSBB dengan sejumlah alasan, yakni, semakin tingginya angka terinfeksi Covid -19 di DKI dan semakin terbatasnya jumlah kamar rumah sakit penampung pasien terkena virus tersebut. Jika diterapkan, ini kedua kalinya Jakarta memberlakukan PSBB setelah sebelumnya pada April silam.

Mentalitas bangsa ini memang tengah diuji dengan musibah corona. Yakni, mentalitas bagaimana untuk bersama-sama menghadapi bencana dan kesadaran untuk ikut menumpasnya...

Budi Hartono menunjuk alasan Anies tak tepat. Menurut Budi ada tidaknya PSBB itu tak akan berpengaruh jika sanksi bagi pelanggarnya tidak tegas dilakukan. Ia menunjuk alasan Anies perihal kapasitas rumah sakit yang tak akan tercukupi dalam waktu dekat jika PSBB tak diberlakukan dan “rem darurat” tak ditarik adalah tak tepat. Menurut Budi, PSBB yang pernah diberlakukan terbukti tidak efektif menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta.

Budi mengajukan sejumlah usul. Menurut dia, yang perlu dilakukan antara lain membangun tempat isolasi mandiri semacam kontainer isolasi ber-AC seperti di Singapura. Menurut Budi, fasilitas semacam ini bisa dibuat dengan cepat –karena sekadar memanfaatkan container yang kemudian dipasang tangga dan AC.

Covid yang kembali merebak sebenarnya sudah diprediksi. Hingga hari ini virus dari Wuhan ini telah menyebabkan tak kurang 8.000 kematian di Indonesia dan 900.000 di dunia. Sekitar 150 tenaga medis Indonesia –termasuk berpuluh ahli penyakit dalam- meninggal karena terpapar saat menangani pasien yang terkena virus corona –hal yang tentu berdampak pada ketersediaan tenaga medis ahli yang di Indonesia pun sebelumnya sudah langka.

Pada bidang ekonomi, beda dengan krisis yang terjadi sebelumnya, kali ini UMKM (Usaha mikro kecil menengah) terlibas. Pemerintah sudah mengucurkan berbagai jenis bantuan dan subsidi untuk menggerakkan kembali ekonomi nasional –termasuk pemberian bantuan Rp 600 ribu per bulan kepada pekerja. Kita tahu, jika ekonomi berhenti dan masyarakat tak memiliki uang untuk membeli bahan makanan, maka akan memunculkan kerawanan lain yang bisa membahayakan negara. Dalam hal ini Budi benar, rakyat lebih takut pada kelaparan daripada ancaman Covid-19.

Mentalitas bangsa ini memang tengah diuji dengan musibah corona. Yakni, mentalitas bagaimana untuk bersama-sama menghadapi bencana dan kesadaran untuk ikut menumpasnya dan mentalitas menerima dan memasuki era new normal. Juga mentalitas pemimpin dan tokoh masyarakat: tidak mengambil kesempatan menghantam salah satu pihak dengan membawa-bawa masalah corona –termasuk mendiskreditkan presiden. Yang diperlukan adalah kesadaran bersama agar musibah corona segera teratasi.

Jika pun kesadaran itu tak muncul, ada hal lain yang bisa dilakukan: menegakkan sanksi pelanggarnya karena ini pun jelas aturannya. Yang terakhir ini kita mengharap pemerintah tak ragu-ragu menerapkannya dan para tokoh masyarakat -politisi, ulama, dll- ikut membantu pemerintah dengan meminta masyarakat patuh mengikuti peraturan yang telah ditetapkan demi mengurangi penyebaran corona. Bukan justru mengipasi masyarakat agar tak perlu takut pada corona dan “melawan” protokol kesehatan yang di seluruh dunia juga diterapkan. []

Berita terkait
Budi Hartono, Bos Grup Djarum yang Tolak PSBB Jakarta
Pengusaha terkaya Indonesia, pemilik Grup Djarum dan BCA keberatan dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakrta.
PSBB Anies Buat Masyarakat Bingung Tentukan Pilihan
Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan PSBB secara total yang kembali diterapkan Anies Baswedan membuat masyarakat kebingungan tentukan pilihan.
Gerindra: Aneh Jika Ada Menteri Kritik PSBB Anies
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik merasa aneh apabila ada menteri kritik PSBB total DKI oleh Gubernur Anies Baswedan.
0
Menyimak Surat Bos Djarum kepada Presiden Jokowi
Pemilik Grup Djarum Budi Hartono tak setuju PSBB di Jakarta. Ia mengirim surat ke Jokowi. Opini Lestantya R. Baskoro