UNTUK INDONESIA
Gerindra: Aneh Jika Ada Menteri Kritik PSBB Anies
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik merasa aneh apabila ada menteri kritik PSBB total DKI oleh Gubernur Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik merasa aneh apabila ada menteri kritik PSBB total DKI oleh Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Tagar/Edy)

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik merasa aneh apabila ada menteri yang mengkritik kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Musababnya, Taufik menilai kebijakan PSBB yang dilakukan Anies telah sejalan dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mementingkan kesehatan masyarakat dalam pandemi Covid-19 ini.

Sangat tidak elok jika menteri mengambil sikap yang berseberangan dengan presiden dalam prinsip penanganan Covid-19.

"Saya menilai aneh jika sejumlah menteri yang merupakan anak buah Pak Jokowi mengkritik sebuah kebijakan yang sejalan dengan instruksi presiden," ujar Taufik dalam keterangan resminya, Sabtu, 12 September 2020.

Baca juga: PSBB Tanpa Koordinasi, Anies Susahkan Banyak Orang

Dia menyoroti sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang menganggap keputusan Anies Baswedan soal PSBB total itu melenceng dengan kemauan pemerintahan pusat. Padahal, menurut dia, keputusan Anies melakukan rem darurat telah sesuai dengan instruksi Jokowi.

"Apa yang diputuskan Anies Baswedan justru sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin, 7 September 2020. Presiden menegaskan bahwa kunci dari ekonomi kita agar menjadi baik adalah kesehatan yang baik," ucapnya.

Selain itu, Taufik menyarankan para menteri di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi seharusnya saling bekerja sama. Dia juga meminta instansi pemerintah mengesampingkan ego sektoral dalam penanganan Covid-19.

"Sangat tidak elok jika menteri mengambil sikap yang berseberangan dengan presiden dalam prinsip penanganan Covid-19. Mestinya, para menteri tersebut mendukung kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta," kata Taufik.

Diketahui, Gubernur Anies Baswedan mengatakan PSBB di DKI Jakarta akan diberlakukan seperti awal pandemi, bukan lagi PSBB transisi.

Baca juga: Anies PSBB DKI, Budi Hartono Kasih Masukan ke Jokowi

Menurut Anies, situasi sudah darurat lantaran rumah-rumah sakit rujukan penangan Covid-19 di Jakarta semakin penuh dan laju kematian akibat virus corona semakin cepat.

Kendati demikian, keputusan ini direspons negatif oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Airlangga merespons dari paradigma bisnis dan ekonomi, bahkan mengklaim "tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas".

Sementara, faktanya di Jakarta, ketersediaan tempat tidur dan ICU serta HCU untuk pasien Covid-19 semakin langka. []

Berita terkait
Soal PSBB, Anies Baswesan Harus Dengar Saran Ahli
Pengamat menilai Anies Baswedan harusnya melibatkan ahli atau pakar epidemiologi dalam pembahasan mengenai kebijakan kembali PSBB di Jakarta.
Soal PSBB Sepihak, Anies Baswedan Bisa Kena Sanksi?
Pengamat bahas peluang adanya sanksi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari pemerintah pusat terkait pemberlakuan PSBB sepihak.
Ahli ke Anies Soal PSBB: Kalau Rakyat Melawan, Mau Apa
Ahli kebijakan publik menanggapi kebijakan PSBB yang diambil Anies Baswedan. Menurutnya masyarakat sudah tak peduli terhadap kebijakan soal C-19.
0
SEHATI Dinilai Mampu Atasi Pembangunan di Sumba Timur
Paket SEHATI dinilai paling siap dan mampu mengatasi persoalan pembangunan dan kemiskinan diSumba Timur. Ini alasannya