Jakarta, (Tagar 5/4/2018) - Beredarnya surat dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) tertanggal 23 Maret 2018 yang menetapkan Mayor Jenderal TNI Terawan Agus Putranto atau dokter Terawan, melanggar kode etik serius dari kode etik kedokteran masih dipertanyakan.
Pasalnya, dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua MKEK PB IDI Prijo Sidipratomo, hanya menjelaskan pelanggaran etik serius dari kode etik kedokteran, tanpa ada penjelasan lainnya.
Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek minta permasalahan antara Mayor Jenderal TNI Terawan Agus Putranto atau dokter Terawan, dapat diselesaikan secara internal.
Hal itu disampaikan Menmkes terkait rumor pemecatan sementara dokter Terawan oleh MKEK IDI.
“Tentu kami menginginkan antara MKEK IDI, profesi, dengan Dokter Terawan sendiri saya kira mereka mencoba dulu secara internal, untuk mendapatkan satu solusi yang baik, saya kira itu dulu,” ujarnya di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/4).
Menurutnya, permasalahan tersebut menyangkut soal profesi, maka sebenarnya yang lebih tahu soal permasalahan penelitian adalah MKEK IDI sendiri.
“Kita tentunya lihat dulu, mereka berkoordinasi terlebih dahulu. Jadi, tentu pasti kalau tidak terjadi kita akan dalam hal ini melakukan satu proses komunikasi dengan mereka. Karena ini keprofesian,” paparnya.
Namun, jika tak kunjung temui titik temu antara MKEK IDI dengan dokter Terawan, Menkes pun bersedia memediasi permasalahan tersebut.
“Kita lihat dulu kalau ternyata mereka masih belum, tentu kami mencoba memediasinya, kita ambil yang terbaik lah,” tukasnya.
Sebelumnya, dokter Terawan terkenal sebagai dokter yang mempopulerkan metode cuci otak dengan Digital Substracion Angiography (DSA) pada pasien stroke. Meski dirinya mengklaim keberhasilan pengobatan, namun masih menuai kontroversi dari sejumlah kalangan, di antaranya dari dokter syaraf. (nhn)
