TAGAR.id, Jakarta – Meskipun situasi pandemi Covid-19 sudah mulai terkendali, pemerintah tetap mengedepankan kewaspadaan dan kehatian-hatian dalam penanganan krisis kesehatan ini. Ghita Intan melaporkannya untuk VOA.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pihaknya tidak mau tergesa-gesa dalam menyatakan pandemi Covid-19 di Indonesia telah berakhir.
Hal tersebut diungkapkan oleh Jokowi menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, yang meyakini bahwa pandemi di negaranya telah berakhir, meskipun negara adidaya ini masih memiliki masalah dengan virus corona.
Menurut Jokowi, yang bisa mencabut status pandemi Covid-19 adalah Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO), mengingat pandemi terjadi di seluruh dunia. “Kalau untuk Indonesia, saya kira kita harus hati-hati, tetap harus waspada, tidak usah harus tergesa-gesa, tidak usah harus segera menyatakan bahwa pandemi sudah selesai. Saya kira harus hati-hati,” ungkap Jokowi.
Apalagi, kata Jokowi, masih ada negara-negara lain yang saat ini sedang mengalami kenaikan kasus Covid-19. Maka dari itu, prinsip kehati-hatian tetap harus dikedepankan.
Ahli epidemiologi UI, Pandu Riono, dalam sebuah webinar, dalam tangkapan layar. (Foto: voaindonesia.com/VOA/Petrus Riski)
Persiapan Transisi Akhiri Pandemi
Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, menilai saat ini situasi dan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah terkendali dengan baik. Berdasarkan surveillance yang dilakukan, kasus konfirmasi positif Covid-19 semakin lama semakin turun. Hal tersebut diikuti dengan penurunan angka pasien Covid-19 yang masuk rumah sakit, serta angka kematian yang juga sangat rendah.
Adapun kasus kematian akibat Covid-19 saat ini berasal dari pasien yang tidak memiliki vaksinasi Covid-19 dosis lengkap, penderita kumorbid berat dan berasal dari kalangan Lansia (lanjut usia).
Maka dari itu, menurutnya, pemerintah harus segera merencanakan tahapan untuk mengakhiri pandemi Covid-19. Apalagi, ini sudah didukung oleh modal imunitas di masyarakat yang cukup kuat, di mana vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 90 persen, dosis kedua 70 persen. Dan dosis ketiga masih harus terus didorong karena cakupannya masih di bawah 30 persen.
Seorang pedagang menerima dosis vaksin Sinovac Biotech China untuk Covid-19 di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, 17 Februari 2021. (Foto: voaindonesia.com/REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)“Tapi kalau kita mengukur di populasi, berapa banyak sih penduduk Indonesia yang sudah mempunyai kekebalan? Ternyata 98 persen, artinya kan sudah nyaris 100 persen. Jadi kita harus mempersiapkan, karena selama beberapa bulan ini tidak ada kenaikan, semuanya landai. Ini menurut saya, kita memerlukan tahapan, memang bukan dibilang pandemi berakhir, tapi kita harus mempunyai tahapan transisi untuk mengakhiri pandemi karena sudah terkendali,” ungkap Pandu kepada VOA.
Menurut Pandu, beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam transisi ini, pertama adalah mencabut status Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), karena menurutnya aturan tersebut sudah tidak relevan untuk kondisi saat ini. Kedua, katanya fokus untuk meningkatkan vaksinasi. Ia menyarankan kepada pemerintah bahwa yang termasuk ke dalam kategori vaksinasi lengkap adalah dua kali suntikan, dengan tambahan satu dosis suntikan booster atau penguat.
“Itu lengkap, sudah cukup. Karena nanti orang bilang booster, suntikan ketiga, nanti ada suntikan ke empat, kelima, sampai kapan? Jadi masyarakat gemas, jadi malas. Apalagi sekarang masyarakat tidak ada yang takut, tidak ada peristiwa apa-apa kok, tidak seperti dulu,” tambahnya.
Maka dari itu, kembali ia menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk segera merumuskan tahapan transisi menuju akhir dari pandemi Covid-19.
“Jadi, pemerintah harus punya tahapan, bilang kita tidak tergesa-gesa, ya memang kita tidak seperti itu. Tapi apa maksud Presiden dengan tidak tergesa-gesa kalau tidak direncanakan. Itu artinya Presiden tidak punya kepercayaan sama diri sendiri. Biden punya kepercayaan, Thedros punya kepercayaan. Walaupun sudah disarankan oleh ahli epidemiologi bahwa kita sudah terkendali, keputusan terakhir adalah keputusan politik, bagaimana mengakhiri ini. Ini tinggal Pak Jokowi, berani atau engga?,” jelasnya.
Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman. (Foto: voaindonesia.com/Dok Pribadi)
Sementara itu, Ahli Epidemiologi di Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, mengatakan akhir pandemi tidak bisa ditentukan dengan intervensi yang dilakukan oleh manusia secara global. Namun, akhir pandemi itu bergantung pada virus itu sendiri, dalam hal ini virus Sars-CoV 2, penyebab Covid-19. Apakah virus ini semakin lama semakin ganas, atau bisa terus menurunkan efikasi antibodi.
“Sayangnya saat ini, virus Sars-CoV 2 penyebab Covid-19 cenderung makin menurunkan efikasi antibodi. Padahal yang namanya akhir dari pandemi indikatornya adalah tentu pertama adalah modal imunitas publik yang semakin besar dan terbukti efektif dalam mencegah keparahan atau kematian. Tapi transmisi tetap tidak bisa dicegah, infeksi tetap terjadi,” ungkap Dicky kepada VOA.
Selain itu, indikator lain yang bisa dilihat untuk mengakhiri pandemi Covid-19 adalah adanya obat, vaksinasi atau terapi yang cenderung efektif. Menurutnya, WHO bisa mencabut status pandemi, apabila cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster sudah mencapai 50 persen, dan vaksinasi dua dosis yang sudah mencapai 80 persen setidaknya di sepertiga negara di dunia.
“Kasus akan tetap ada, tapi setidaknya sepertiga negara di dunia termasuk kategori terkendali. Jadi tidak ada ledakan yang besar, walaupun di sisa negara yang lain bisa saja terjadi gelombang,” katanya.
“Akhir pandemi memang tidaklah semulus seperti yang kita harapkan, tapi setidaknya ini sudah terlihat lorongnya. Sekali lagi, ini pacuan marathon yang artinya, meskipun posisi kita sudah lebih diuntungkan, tidak bisa kita mengandalkan keberuntungan. Kita harus terus berusaha dengan 3T, 5M dan vaksinasinya,” ujarnya. (gi/ka)/voaindonesia.com. []
