Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan banjir perlu langkah kolaboratif secara menyeluruh lewat kegiatan multisektoral. Yang mana kegiatan tersebut melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.
"Penyebab timbulnya banjir yang tersebar di banyak sektor masih belum sepenuhnya teridentifikasi, dan belum ditangani secara efektif. Pendekatan yang dilakukan masih sektoral, dan hanya menangani gejala yang muncul dalam sektor tertentu saja.Terjadi ketidakselarasan di antara kegiatan-kegiatan di satu sektor dan di sektor-sektor yang lain," kata Menteri Basuki dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah.
Sebagai contoh, disebutkan banyak kawasan yang dilanda banjir pada dasarnya merupakan dataran banjir yang seharusnya hanya boleh dikembangkan secara terbatas.
Saat dilanda banjir, penanganan dilakukan bersifat teknikal seperti membuat kolam dan pompa
"Saat dilanda banjir, penanganan dilakukan bersifat teknikal seperti membuat kolam dan pompa.Hal ini memicu pembangunan di daerah tersebut yang selanjutnya menyebabkan banjir dengan kerugian yang jauh lebih besar," ujarnya.
Menurut Menteri Basuki, penanganan banjir secara teknikal memang penting dan perlu,namun memiliki keterbatasan dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara jangka panjang. "Ketika parameter rancangannya berubah dan/atau terlampaui, maka penanganan tersebut menjadi sangat rentan untuk gagal," tuturnya.
Untuk itu, kegiatan visioning adalah kegiatan awal yang amat penting untuk dapat menumbuhkan dan membangun komitmen seluruh pemilik kepentingan kepada suatu Visi dan Tujuan Bersama. Kebersamaan dan kolaborasi seluruh pihak, menjadi syarat utama bagi keberhasilan dalam pengelolaan risiko banjir.
"Tugas dan fungsi seluruh pihak, perlu diterjemahkan di lapangan menjadi ‘Peran dan Tanggung jawab Bersama’. Kebersamaan dan Kolaborasi harus terus diupayakan sehingga semuanya dapat memahami siapa yang sedang bekerja dan program yang dilaksanakan, termasuk pentingnya keterlibatan masyarakat," tuturnya.
Menurut kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selain curah hujan ekstrim, kerusakan DAS juga menjadi pemicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperlihatkan bahwa saat ini terdapat 14 juta hektare lahan kritis di Indonesia yang mengancam kelestarian fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS).
"Sementara itu, kemampuan kita dalam pemulihan lahan kritis hanya sekitar 232.000 hektare pertahun," tuturnya. []
Baca juga:
- Menteri PUPR Tinjau Infrastruktur Pengendali Banjir
- Kementerian PUPR Revitalisasi Pasar PON Trenggalek
- Banjir Kepung Semarang, Menteri PUPR Cek Kota Lama
