Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan, dirinya akan mengevaluasi secara detail bantuan pemerintah di tengah pandemi Covid-19, sehingga dipastikan tidak ada potongan terhadap bantuan yang diberikan. Hal itu disampaikannya saat melakukan rilis pers dari Kantor Presiden RI, Jakarta, Selasa, 29 Desember 2020.
“Tidak ada lagi yang berusaha memotong, karena laporan-laporan itu akan masuk di kami, di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan. Jadi akan ada mekanisme laporan yang lebih detail,” kata Risma.
Kami akan buatkan edaran untuk belanja apa saja yang bisa digunakan.
Lebih lanjut Risma memastikan, tidak akan ada lagi pemotongan atau penyalahgunaan yang terjadi dalam program bantuan oleh pemerintah kepada masyarakat.
Baca juga: Tri Rismaharini Tegaskan 1 Januari 2021 Kemensos Tidak Libur
“Sehingga kita berharap sekali lagi tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan itu,” ucapnya menegaskan.
Dalam program bantuan sosial itu, Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan himpunan bank negara (Himbara) dalam menyalurkan bantuan kepada penerima.
“Program bantuan sosial tunai itu tahun 2021 penerimanya adalah 10 juta. Kemudian, penyalurnya adalah PT Pos dan untuk indeks bantuan perbulannya adalah Rp 300.000 dan itu bisa diberikan oleh pemerintah itu hingga Januari, Februari, Maret hingga April selama 4 bulan,” tuturnya.
Selain itu, untuk meredam terjadinya penyalahgunaan bantuan, Risma pastikan akan memantau setiap pembelanjaan, sehingga masyarakat bisa memakainya secara bijak, tidak dipergunakan membeli rokok.
Baca juga: Penjelasan Pejabat Pemkot Surabaya Ikut Risma ke Ponorogo
“Kami juga akan lakukan untuk kontrol untuk pembeliannya. Kami akan buatkan edaran untuk belanja apa saja yang bisa digunakan,” ujar politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Selanjutnya, kata Risma, bantuan akan dibagi rata ke seluruh Indonesia mulai tanggal 4 Januari 2021. Dirinya berharap semua yang ia rencanakan akan rampung dalam tempo sepekan.
“Kita dengan PT Pos akan menyalurkan nya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia, tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanismenya sangat berbeda,” ucap Menteri Sosial Tri Rismaharini. [] (Magang/Victor Jo)
