Mensos Minta Bank Himbara Kalsel dan Pemda Saling Berkoordinasi

Mensos Tri Rismaharini meminta Bank Himbara di Kalimantan Selatan dan Pemerintah daerah saling berkoordinasi untuk mendekatkan layanan kepada KPM.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. (Foto: Tagar/Kemensos)

Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta Bank Himbara di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan pemerintah daerah saling berkoordinasi untuk mendekatkan layanan kepada penerima manfaat bantuan sosial. 

Menurut Mensos bank perlu mengambil inisiatif untuk jemput bola ke lokasi terdekat dari domisili penerima manfaat, agar bantuan segera bisa diterima.

"Saya minta Bank Himbara untuk mendekatkan layanan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena kalau harus datang ke kota bisa habis biaya transport. Kasihan KPM-nya," kata Mensos usai memimpin kegiatan pemadanan data di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarmasin, Rabu, 15 September 2021.

Hadir dalam pertemuan itu para pejabat Eselon l, Staf Khusus Menteri, perwakilan Pemerintah Daerah Kalsel, perwakilan Bank Himbara, perwakilan Bareskrim Polri, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).


Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan saya kira juga tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu.


Salah satu masukan yang terungkap dalam pertemuan tersebut adalah proses penyaluran bansos yang menghadapi tantangan geografis. Di kawasan ini secara umum ditandai dengan adanya dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa dan sungai. Kondisi tersebut sedikit banyak mempengaruhi kecepatan dalam penyaluran bantuan.

Beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan untuk KPM ditempuh dengan menumpang perahu klotok menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, bisa lebih besar dari indeks bantuan yang sebesar Rp 200-600 ribu.

"Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira juga tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu," kata Mensos. 

Dengan memahami kondisi geografis di Kalsel dan penjelasan para pendamping, Mensos memberikan arahan agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM.

Dalam jangka panjang, Mensos akan menyiapkan peraturan khusus. Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum Himbara untuk menyalurkan bansos sekaligus. 

"Untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalsel memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif," kata Mensos.

Dalam pertemuan tersebut, Mensos mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalsel. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Mensos, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.

"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," katanya.

Mensos meminta pihak bank, pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk memprioritaskan pelayanan kepada KPM yang kehidupannya semakin berat karena terdampak pandemi. []

Berita terkait
Mensos Tingkatkan Kualitas Prasarana Dasar Suku Dayak Meratus
Mensos Tri Rismaharini memastikan negara hadir untuk semua warga negara, tidak terkecuali untuk masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
Kemensos Rekrut 1.265 Relawan Penyuluh Sosial
Penyuluh sosial merupakan gerak awal dari dasar program kegiatan di masyarakat melalui rasa empati, gotong royong dan swadaya sosial.
Mensos Risma Gelar Simulasi Bencana di Pacitan Jawa Timur
Mensos ikut berlari bersama warga dalam simulasi menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami