Surabaya - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memastikan pemerintah Indonesia telah mengajukan untuk ikut bidding tuan rumah Olimpiade tahun 2032 nanti. Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta kepada dirinya untuk bertemu dengan Intertional Olympic Committee (IOC).
Zainudin menegaskan Indonesia layak menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, setelah sebelumnya sukses menjadi tuan rumah Asian Games 2018 lalu.
"Pak Presiden telah memanggil saya. Beliau meminta saya agar datang ke markas IOC untuk membicarakan keinginan kita menjadi tuan rumah Olimpiade 2032," ujarnya saat ditemui usai menghadiri Sekolah Politik Generasi Milineal Golkar Jatim, di Surabaya, Sabtu 21 Desember 2019.
Selain sukses menggelar Asian Games 2018, kata Zainudin, Indonesia juga mempunyai fasilitas olahraga yang cukup memadai untuk pelaksanaan even-even Internasional. Selain itu, dipilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021 juga akan menjadi penilaian.
Beliau meminta saya agar datang ke markas IOC untuk membicarakan keinginan kita menjadi tuan rumah Olimpiade 2032.
Pelaksanaan Piala Dunia U-20 yang dihadiri 24 negara, Indonesia harus menunjukkan kepercayaan ke dunia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 dengan memberikan layanan dan suguhan yang terbaik.
"Piala Dunia U-20 ini even dunia. Kalau kita berhasil di tingkat dunia, maka pasti kepercayaan negara terhadap Indonesia, ada yang belum mengenal Indonesia seperti apa, itu akan makin baik," kata Zainudin.
Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah PD U-20, tidak lepas dari surat dari Presiden, surat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
"Persyaratan FIFA memang sangat ketat persyaratannya," tegasnya.
Mantan anggota DPR RI itu sempat berpikir apa hubungannya Menaker dengan penyelenggaraan PD U-20. Ternyata akan banyak yang dilakukan dari Menaker. Hal yang terpenting adalah tidak ingin mempersulit kedatangan seluruh peserta PD U-20.
"Menkumhan tentu urusan keluar masuknya Visa. Menkominfo dibutuhkan fasilitas penyiaran, karena akses penyiaran dipegang langsung oleh FIFA, termasuk kontrak-kontrak jual hak siar jadi haknya FIFA. Saya siapkan draft Keppres untuk kepanitian dan Infpres untuk percepatan infrastruktur," ungkapnya.
Tak hanya itu saja, di tempat-tempat penyelenggaraan, FIFA meminta bukan hanya fasilitas untuk pertandingannya saja, melainkan ada juga pagelaran budaya. Contoh, jika FIFA memutuskan Kota Surabaya, maka ada pagelaran budaya, kuliner dan keramahannya.
Menpora berharap agar pemerintah daerah dapat memberi pelayanan yang membuat tamu kerasan ketika datang sehingga menimbulkan rasa ingin kembali lagi di kota tempat penyelenggaraan PD U-20.
"Itu yang harus ditata oleh Pemerintah Kota yang menjadi penyelenggara PD U-20," tuturnya.
Soal anggaran PD U-20, Zainudin mengaku belum mengetahui karena Kemenpora masih menunggu anggaran yang diajukan oleh PSSI. Sementara infrastruktur menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Seperti halnya renovasi stadion. []
