Jakarta - Menko Polhukam, Mahfud MD dan Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian melaksanakan peninjauan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota Merauke, Provinsi Papua pada Minggu, 12 September 2021 kemarin. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Bupati Merauke Romanus Mbaraka yang kemudian memberikan laporan situasi PLBN Sota dan Kabupaten Merauke kepada dua menteri tersebut.
"PLBN akan di resmikan oleh Presiden RI, bila sudah dibuka maka akan adanya pelintas batas antar kedua belah Negara, sehingga kemungkinan akan ada volume gangguan Kamtibmas," kata Mahfud dalam siaran pers di Jakarta, Senin, 13 September 2021.
Mahfud menilai, PLBN Sota yang menjadi pebatasan Indonesia dengan Papua Nugini (PNG) sangat baik untuk menjadi sarana untuk pelaksanaan ekspor dan impor segala jenis komoditas. Selain itu, PLBN Sota juga bisa dijadikan sebagai objek wisata yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itulah, PLBN Sota harus dijaga, karena merupakan batas Republik Indonesia (RI).
Menko Polhukam akan melaporkan kunjungannya bersama Tito kepada Presiden Jokowi tentang peresmian PLBN dapat dilaksanakan pada Oktober 2021.
PLBN akan di resmikan oleh Presiden RI, bila sudah dibuka maka akan adanya pelintas batas antar kedua belah Negara, sehingga kemungkinan akan ada volume gangguan Kamtibmas.
"Restorasi justice harus di kedepankan oleh tiga aparat penegakkan hukum di Republik Indonesia," kata Mahfud.
Menurut Tito, percepatan pemekaran Provinsi Papua bisa segera dilakukan. Tito mengatakan, bakal berdiri Provinsi Papua Selatan yang wilayahnya meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat yang ibu kotanya di Merauke.
“Kita akan revisi Undang-undang Otsus Papua, di Papua harus ada percepatan pembangunan, Merauke sudah bisa dimekarkan menjadi Propinsi Papua Selatan walaupun hanya ada empat Kabupaten karena adanya kekhususan buat Papua," ujarnya. []
Baca Juga :
- 400 Prajurit Kostrad Dikirim ke Perbatasan RI-Timor Leste
- PUPR: PLBN Terpadu Dongkrak Ekonomi di Perbatasan RI
- PLN Hadirkan Listrik 24 Jam di Perbatasan RI-Australia
- Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Perbatasan Natuna
