Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa untuk menangani masalah stunting perlu dimulai dari keluarga.
Menurutnya permasalahan stunting sangat berkaitan dengan kemiskinan, itu mengapa pembangunan keluarga sangat dibutuhkan guna cegah stunting.
"Kita punya pekerjaan yang jauh lebih berat yaitu menyiapkan rumah tangga. Itu tidak kalah penting karena justru segala sesuatu harus dimulai dari penyiapan pasangan rumah tangga, keluarga baru terutamanya," ucapnya sebagai narasumber dalam Webinar Seri 02 'Perspektif Program dalam Rangka Penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)' dalam rangka Dies Natalis Fakultas Kesehatan Universitas Hasanudin Ke-38, pada Sabtu 31 Oktober 2020.
Permasalahan stunting sendiri telah menjadi penghalang bagi pembangunan manusia Indonesia, ini sesuai dengan data hasil survei status gizi balita Indonesia 2019 yakni pravalensi stunting di Indonesia sebesar 27,67 % dan angka tersebut masih cukup tinggi.
Muhadjir juga menyampaikan penanganan stunting ini merupakan prioritas nasional. Presiden Joko Widodo sendiri telah mencanangkan agar pravalensi stunting ditekan serendah-rendahnya hingga 14 % pada 2024.
Muhadjir mengatakan pemerintah telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pemimpin dalam penanganan stunting dengan fokus utama pembangunan keluarga. Ini dilakukan guna menciptakan rumah tangga baru yang sehat, matang secara mental dan ekonomi serta dapat menyiapkan generasi yang unggul.
Menko PMK menegaskan bahwa keluarga merupakan unit lembaga terkecil dalam suatu negara dan juga cerminan keadaan keluarga. Itu mengapa kesuksesan pembangunan keluarga akan menentukan arah kemajuan negara.
Kalau kita ingin membuat negara bagus maka perbaguslah keluarganya, kalau kita inginkan negara makmur maka makmurkanlah keluarga. Kalau kita ingin bangsa selamat maka selamatkanlah keluarga indonesia,
Menko PMK juga telah menyiapkan program bimbingan perkawinan (bimwin) secara keseluruhan dengan mengikut sertakan semua kementerian dan stakeholder.
"Sekarang kita arahkan agar semua pihak terlibat dalam bimbingan perkawinan. Tidak hanya domain Kementerian Agama. Tetapi lebih esensial mencakup banyak hal, seperti kesehatan reproduksi, kesehatan rumah tangga, ekonomi keluarga, sanitasi keluarga dan seterusnya," jelasnya.
Baca juga:
- Menko PMK: Pembangunan Pemuda Guna Sukses Bonus Demografi
- Menko PMK: Kurikulum SMK Bekal Masuki Dunia Kerja
Muhadjir menyampaikan, perlibatan kementerian terkait dalam bimbingan perkawinan ini dilakukan guna menciptakan pembangunan rumah tangga dan keluarga baru yang matang.
"Ini dilakukan agar kita bisa siapkan rumah tangga indonesia betul-betul siap," ucapnya.
Contohnya seperti kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam program pengembangan keterampilan kerja dan kartu prakerja khusus pengantin baru, kerja sama dengan Kemenkop UKM dalam hal akses modal dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pengantin baru. []
