Menhub: Program Padat Karya Bukti Komitmen Tingkatkan Ekonomi

Kemenhub berkomitmen untuk terus meningkatkan perekonomian dengan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya.
Foto udara aktivitas bongkar muat di kawasan pier 1 Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara (KCN), Marunda, Jakarta Utara, Kamis, 16 Juli 2020. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, mengoptimalkan peran tol laut untuk melayani pengiriman logistik ke 26 trayek menggunakan 26 kapal dengan 99 pelabuhan singgah di seluruh Indonesia saat pandemi Covid-19. (Foto: Antara/Fakhri Hermansyah)

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk terus meningkatkan perekonomian dengan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya. Program tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, Jokowi juga berharap menhub bisa mengoptimalkan pemanfaatan dana desa sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi dampak ekonomi terhadap masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono mengatakan program padat karya ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peningkatan produksi dan nilai tambah. Kemudian perluasan kesempatan kerja sementara, perluasan akses pelayanan dasar serta peningkatan aksesibilitas desa (terbukanya desa terisolir).

“Sampai bulan September Tahun 2020 ini telah terserap tenaga kerja sebanyak 16.686 orang untuk program padat karya di sektor transportasi yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia,” ujar Sekjen Djoko, Jumat, 25 September 2020.

Sampai bulan September Tahun 2020 ini telah terserap tenaga kerja sebanyak 16.686 orang untuk program padat karya di sektor transportasi.

 Baca juga: Kemenhub: Proyek Infrastruktur di Labuan Bajo Tetap Jalan

Program padat karya di lingkungan kemnhub merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan. 

Jenis padat karya di sektor transportasi sendiri terdiri dari pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pembersihan sarana dan prasarana transportasi. Masing-masing dari direktorat jenderal dan badan di kemenhub telah melaksanakan program padat karya tersebut dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, program padat karya sempat mengalami hambatan di beberapa lokasi bahkan sempat ada penghentian pelaksanaan konstruksi oleh pihak pemda dan masyarakat karena pandemi Covid-19.

“Namun Kementerian Perhubungan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan tim satgas Covid-19 setempat sehingga pelaksanaan konstruksi termasuk kegiatan padat karya tetap dapat berlangsung dengan mengutamakan protokol kesehatan,” tutur Djoko.

Baca juga: Bersepeda Tren Pandemi, Ini Aturan Menhub Budi Karya

Djoko juga menambahkan kebijakan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2021 program padat karya menjadi prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Optimalisasi kegiatan yang menggunakan metode padat karya, antara lain pemeliharaan dan pembangunan terminal, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan fasilitas keselamatan transportasi.

Turut hadir dalam kegiatan ini Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Udara Novie Rianto, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Kepala BPTJ Polana B. Pramesti, Kepala Badan Litbang Umiyatun Hayati, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Antoni Arif Priadi, dan Sekretaris BPSDM Popik Montanasyah. []

Berita terkait
Cara Menhub Budi Karya Stop Covid-19 di Sektor Udara
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berupaya mengurangi laju penyebaran Covid-19 di semua sektor transportasi, terutama di bandar udara.
Kemenhub dan UI Perkuat Standar Kesehatan Transportasi Udara
Kemenhub bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk memperkuat standar kesehatan transportasi udara.
Anies Terapkan PSBB di DKI, Kemenhub Tak Ubah Aturan
Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan pihaknya tak akan mengubah aturan meski DKI Jakarta terapkan PSBB total.
0
Serangan ke Suharso Monoarfa Upaya Politik Lemahkan PPP
Ahmad Rijal Ilyas menyebut munculnya serangan yang ditujukan kepada Suharso Manoarfa merupakan upaya politik untuk melemahkan PPP.