Mendagri Tito Bilang Utang Negara Bukan Hal Tabu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa utang yang dilakukan negara bukan suatu hal yang tabu. Selama digunakan untuk rakyat.
Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara/Boyke Ledy Watra)

Medan - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa utang yang dilakukan negara bukan suatu hal yang tabu. Hampir seluruh negara di dunia memiliki utang. Selama bisa dibayar dan tujuannya untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Itu dikatakan Tito ketika menggelar silaturahmi dengan tokoh agama, dan tokoh masyarakat di salah satu hotel di Kota Medan, Kamis, 2 Juli 2020 malam. Dalam kegiatan itu dibuka sesi tanya jawab. Di situlah muncul pertanyaan tentang utang negara di tengah pandemi Covid-19.

"Utang negara bukan suatu yang tabu, asal sesuai kemampuan. Ada banyak negara pengutang terbesar di dunia, sedangkan Indonesia nomor 32. Bahkan negara maju sekalipun memiliki utang, misalnya Amerika Serikat, mereka berada di urutan ke-8 sebagai negara yang memiliki utang, Spanyol urutan 9 dan Singapura berada di urutan nomor 10," kata Tito, menjawab pertanyaan dari audiens.

Baca juga: Tito dan Mahfud Bahas Pilkada di Medan

Menurut Tito, Amerika Serikat memiliki utang dan Jepang sekitar 1,3 triliun USD, China sekitar 1,2 triliun USD. Sedangkan Indonesia, berada di urutan ke-32.

"Selain itu, APBN kita lebih besar dari utang kita. Sepanjang kita masih bisa bayar, tidak masalah berutang. Tujuan utang kita, yaitu untuk penanganan Covid-19. Banyak negara yang terdampak ekonominya karena Covid-19 ini dan kita saksi negara yang terdampak," ucap Tito, dalam kunjungan kerja koordinasi pilkada serentak di Medan.

Tantangan atau kekhawatiran menjadi peluang untuk menekan angka kasus menyebarkan Covid-19

Menurut Tito, pilkada serentak di Indonesia harus terus dilakukan, meskipun kondisi ekonomi sedang terpuruk dan dalam mewabahnya pandemi Covid-19.

Dia menilai, pilkada serentak justru akan memberikan stimulus ekonomi dan memiliki dua keuntungan sekaligus. Dengan pilkada, ada uang yang mengalir, sedangkan dana untuk penanganan Covid-19 sudah disediakan oleh pemerintah daerah melalui refocusing APBD. Sedangkan untuk pilkada akan ada dari APBN maupun APBD. 

Baca juga: Kekayaan Laut Bisa untuk Bayar Utang Negara

"60 persen akan digunakan untuk penyelenggara. Kemudian ada lebih dari 3 juta lapangan kerja terbuka dan itu padat karya. Belum lagi 40 persen untuk alat pilkada, misalnya pembelian tinta, pulpen dan lainnya. Jadi ada banyak uang yang mengalir," tutur Tito.

Kemudian, kata dia, pilkada di tengah pandemi Covid-19 akan memunculkan isu sentral agar seluruh kandidat mengutamakan pencegahannya.

"Kita dorong konstestan dengan isu covid, maka sarana kampanyenya bagi-bagi masker, misalnya maskernya bermerek calon. Sehingga akan ada putaran uang yang mengalir di 270 daerah yang mengikuti pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Saya mohon semuanya mendukung, kita balik tantangan atau kekhawatiran menjadi peluang untuk menekan angka kasus menyebarkan Covid-19," terang Tito.[]

Berita terkait
IMF Beri Keringanan Utang 25 Negara, Indonesia Masuk?
Dewan Eksekutif IMF setuju untuk memberi keringan pembayaran utang pada 25 negara sebagai bagian dari respons dampak pandemi Covid-19.
Kekayaan Laut Bisa untuk Bayar Utang Negara
Iskindo menyatakan pengelolaan kekayaan laut nasional secara serius dan sungguh-sungguh bisa dipakai membayar utang negara.
Utang Terbesar Indonesia Bukan ke Negara China
Utang terbesar Indonesia bukan ke negara China. Ini lima negara pemberi utang terbesar untuk Indonesia.
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)