Kekayaan Laut Bisa untuk Bayar Utang Negara

Iskindo menyatakan pengelolaan kekayaan laut nasional secara serius dan sungguh-sungguh bisa dipakai membayar utang negara.
Nelayan mendarat dengan hasil tangkapan. (Foto: Antara/M. Razi Rahman)

Jakarta - Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) menyatakan pengelolaan kekayaan laut nasional secara serius dan sungguh-sungguh akan bisa dipakai membayar utang negara.

"Indonesia jika serius mengembangkan potensi laut diyakini akan dapat membayar utang negara. Caranya adalah dengan segera merubah paradigma dan format pembangunan agar berorientasi kelautan dan menjadi mainstream utama," kata Ketua Umum Iskindo Muh Zulficar Mochtar dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat, dilansir dari Antara.

Saya mengajak kepada aparat penegak hukum terkait untuk terus bekerja keras melindungi dan menyelamatkan sumber daya alam laut kita dari oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab, lebih khusus perdagangan ilegal spesies dilindungi

Hal itu disampaikan Zulficar pada acara pelantikan DPW Iskindo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Pangkal Pinang, 16 Mei 2019.

"Pemerintah sedang mencari potensi dan menggali pendapatan negara, laut menjadi solusi melalui investasi pulau-pulau kecil, bisnis perikanan dan energi laut. Potensi pendapatan dari laut mencapai Rp500 triliun per tahun," ujar Zulficar.

Namun, lanjutnya, potensi itu perlu dikembangkan secara ekonomi dan bisnis dengan cermat, antara lain dengan cara baru pemanfatan laut sehingga memberi pemasukan bagi pemerintah melalui pajak dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Dan juga perlu mengatasi ocean crime atau tindak kejahatan yang masih marak di perairan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan semua pihak perlu bekerja keras menjaga sumber daya alam laut, terutama dari pihak-pihak yang terlibat perdagangan ilegal dari laut.

"Saya mengajak kepada aparat penegak hukum terkait untuk terus bekerja keras melindungi dan menyelamatkan sumber daya alam laut kita dari oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab, lebih khusus perdagangan ilegal spesies dilindungi," kata Susi Pudjiastuti di perairan Natuna, Kepulauan Riau, 5 Mei 2019.

Menteri Susi juga mengapresiasi kinerja Polair yang berhasil mengungkap pihak yang mengeksploitasi ilegal spesies langka dan dilindungi. []

Baca juga:


Berita terkait