Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Langsung Salurkan Bansos

Rencananya mendagri hari Senin, 26 Juli besok, akan mengcek langsung le daerah yang rendah realisasi APBD.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam siaran pers, Sabtu, 24 Juli 2021. (Foto: Tagar/Dok. Kemendagri)

Jakarta - "Jadi teman-teman kepala daerah, kita minta memberikan contoh dulu memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung".

Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam siaran pers, Sabtu, 24 Juli 2021.

Menteri Tito menegaskan, dirinya bakal turun langsung ke daerah lain yang dinilai masih rendah realisasi APBD dalam penyaluran bansosnya. Termasuk daerah yang memiliki alokasi BTT yang tidak direalisasikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan kebijakan PPKM.

Rencananya mendagri hari Senin, 26 Juli besok, akan mengcek langsung ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serta pada kesempatan berikutnya di daerah-daerah yang juga masih rendah realisasi APBD dalam penyaluran bansos.


Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini, maupun belanja tidak terduga, betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat yang terdampak dibantu.


Dia berharap semua pemda diharapkan segera menyalurkan alokasi APBD yang dapat digunakan untuk pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak Pandemi dan PPKM. 

Mendagri menjelaskan, pemda memiliki anggaran seperti mata anggaran bansos yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya yang berpotensi tidak dapat terserap secara maksimal.

Mendagri menegaskan, meski pemerintah pusat menyalurkan bansos kepada masyarakat, seperti melalui Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Negara, dan lain sebagainya, pemerintah daerah harus tetap turut menyalurkan bantuan dengan menggunakan APBD masing-masing.

Dirinya meminta agar mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan. Dia menginginkan agar di tengah situasi PPKM ini, semua pemda menggunakan anggaran dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19.

“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini, maupun belanja tidak terduga, betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat yang terdampak dibantu,” tambah Mendagri. []

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Ultimatum Duit Bansos Jangan Ditilep

Berita terkait
GPMI Bagi-bagi Bansos untuk Warga Terdampak Covid-19
Di tengah pandemi ini, penyaluran Bansos mampu menjadi penopang agar masyarakat bisa bertahan dari kelaparan.
Penyaluran Bansos Telah Dimulai Sejak Awal Juli 2021
Mensos Tri Rismaharini menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) sudah mulai disalurkan sejak awal Juli 2021
ICW: KPK Paling Buruk Tangani Kasus Korupsi Bansos
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai penanganan dugaan kasus korupsi Bansos kurang baik dilakukan oleh KPK pada masa pimpinan Firli Bahuri.