Yogyakarta - Pupuk besubsidi sulit didapatkan petani di Yogyakarta. Mereka mengeluhkan hal itu. Di sisi lain, serapan pupuk bersubsidi di Yogyakarta minim, sehingga pengajuan ke pusat tidak pernah diberikan sesuai permintaan.
Data di Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 2020 pupuk bersubsidi jenis urea dari total alokasi 41.07 ton yang terserap sebesar 56,16 persen. Pupuk SP36 alokasi 2.815 ton yang terserap 70,59 persen. Sedangkan NPK alokasi 26.127 ton yang terserap 74,53 persen dan ZA alokasi 7.897 ton terserap 62,84 persen.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP) DIY Syam Arjayanti mengatakan, data 2020 tersebut menunjukkan serapaan penggunaan pupuk bersubsidi masih sangat rendah. Dengan kata lain, jumlah petani yang membeli pupuk bersubsidi masih sangat sedikit tidak sebanding dengan kuota yang diberikan Kementerian Pertanian.
Baca Juga:
Menurut dia, kondisi tersebut memberi dampak terhadap alokasi pupuk yang disetujui Kementerian Pertanian untuk Yogyakarta. Bahkan tidak jarang, Yogyakarta hanya mendapat kuota setengah saja dari jumlah total pengajuan kebutuhan melalui rencana detail kebutuhan kelompok (RDKK).
Dia mencontohkan pada pupuk SP36 jumlah pengajuan RDKK sebanyak 15.055 ton namun alokasi yang diberikan hanya 2.815 ton. Untuk pupuk NPK RDKK yang diajukan 51.575 ton tetapi yang disetujui 26.127 ton, ZA RDKK 16.311 ton yang disetujui hanya 7.897 ton.
"Semua jenis pupuk seperti itu. Hanya 50 persen yang disetujui pusat. Pusat baru akan menambah alokasi itu jika serapannya mencapai 90 persen," kata Syam di DPRD DIY, Jumat, 20 November 2020.
Kami ingin mengetahui akar penyebabnya. Kami berbaik sangka, tidak bilang ada mafia, tapi persoalan harus dipecahkan.
Pemerintah pusat menilai serapan pupuk rendah di DIY karena petaninya tidak butuh pupuk bersubsidi. Kemudian dialihkan ke provinsi lain yang serapannya tinggi karena dianggap butuh.
Baca Juga:
Syam berpendapat serapan pupuk bersubsidi yang rendah ini kemungkinan banyak petani yang belum memanfaatkan Kartu Tani. Jumlah petani di Provinsi DIY masih ada sekitar 10 persen petani yang belum memanfaatkan Kartu Tani sebagai syarat mendapatkan pupuk bersubsidi.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi B DPRD DIY Danang Wahyu Broto mengaku heran DKPP DIY yang sudah mengajukan permohonan pupuk bersubsidi cukup besar ke pusat namun yang disetujui hanya setengah dari kebutuhan riil. "Bahkan pemberian jatah setengah dari kebutuhan itu pun serapannya sangat rendah," ungkapnya.
Ketua Pansus Pupuk Bersubsidi ini menjadi perhatian wakil rakyat dalaam memecahkan persoalan yang dihadapi petani. Pansus akan memanggil stakeholder termasuk pengawas yang melibatkan aparat penegak hukum. "Kami ingin mengetahui akar penyebabnya. Kami berbaik sangka, tidak bilang ada mafia, tapi persoalan harus dipecahkan," ujarnya. []
