Malang – Mulai merambahnya cara pandang keagamaan radikal dan intoleran kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah menekan memorandum of understanding (MoU) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) RI untuk membentuk kurikulum bela negara bagi PMI.
Ida Fauziyah mengatakan bahwa nota kesepahaman tersebut bagian dari gerak cepat pemerintah dalam membentengi PMI. Nantinya, kurikulum tersebut masuk ke dalam bahan pelatihan untuk para calon PMI sebelum berangkat ke luar negeri.
”Harapannya, ketika berangkat mereka sudah tertanam idiologi pancasila dan pulang tetap bangga dengan Indonesia,” ujarnya saat membuka kegiatan Happy Migrant Day 2019 dengan tema PMI Sebagai Duta Bela Negara di Gor Vira Yudha Madivif 2 Kostrad, Malang.
Apalagi, beberapa hari belakangan ini pihaknya menerima sejumlah laporan banyak PMI mulai berpikiran dan bertindak yang disebutkan tersebut. Oleh karena itulah, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan menurutnya adalah dengan tetap mengingatkan bahwa mereka adalah Indonesia.
Harapannya, ketika berangkat mereka sudah tertanam idiologi pancasila dan pulang tetap bangga dengan Indonesia.
”Pemerintah tidak pernah melarang ekspresi beragama apapun saat bekerja di luar negeri. Tapi, pastikanlah agar cara pandang kita dalam beragama tidak mengurangi rasa kebangsaan kita,” tutur menteri kelahiran Mojokerto, Jawa Timur tersebut.
Lebih lanjut, Ida menjelaskan bahwa note kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan yang lebih terinci. Tentunya tentang bagaimana teknis dari pelaksanaan pelatihan bela negara kepada para PMI tersebut.
”Insya Allah, di bulan-bulan awal tahun 2020 hal ini sudah dapat kita mulai bersama. Mohon dukungannya,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Meski begitu, untuk mensukseskannya Ida menyampaikan perlu dukungan semua pihak. Menurutnya, Pemerintah pusat hingga daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan fungsinya masing-masing. Diantaranya yaitu mulai dari Pemerintah desa, Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah pusat.
”Saat bekerja memang tugas dan tanggungjawab perwakilan atau atase-atase ketenagakerjaan (Menaker RI). Namun, ketika kembali ke Indonesia menjadi tanggungjawab bersama lagi dari pusat sampai ke desa,” ujarnya.
Oleh sebab itulah, tanpa adanya keberadaan yang optimal dari pemerintah daerah setempat. Salah satunya terkait proses penyiapan dan pelatihan kepada para PMI. Dikatakannya bahwa apa yang diharapkan akan jauh dari standar yang dinginkan.
”Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat vital. Para kepala desa, camat, para bupati, walikota dan gubernur mohon dukungannya untuk mensukseskan ini,” harapnya.
Disisi lain, pentingnya pelayanan penempatan dan pelindungan secara terkoordinasi serta terintegrasi antara pemerintah pusat denga pemerintah daerah. Sehingga, pihaknya akan menambah tempat layanan terpadu satu atap (LTSA) untuk PMI sebanyak 4 titik di tahun 2020.
”Sampai saat ini di 2019, memang kami sudah ada 41 LTSA di kantong-kantong PMI. Nah, di tahun 2020 rencananya akan membangun 4 titik lagi,” ungkapnya.
Dengan adanya hal tersebut, diharapkan Ida kedepan juga dilakukan secara estafet oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Sehingga, LTSA ini menjadi tempat sentralisasi pekerja migran yang ingin berangkat ke luar negeri.
”Dengan adanya tambahann tempat pelayanan ini. Diharapkan, pelayanan yang dilakukan nantinya harus terkoordinasi dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ucapnya. []
