Oleh: Ade Armando*
Kalau Anda ingat Gus Dur, Abdurrahman Wahid, Presiden Indonesia, Anda mungkin masih ingat dengan ungkapan ini, "Seolah-olah demokrasi" atau "Demokrasi seolah-olah". Ini adalah ungkapan khas dari Gus Dur untuk menyindir pemerintahan orde baru yang waktu itu sering mengklaim diri mereka sebagai pemerintahan demokratis.
Kata Gus Dur, itu cuma seolah-olah, seolah-olah ada pemilu, padahal bukan pemilu, seolah-olah ada parlemen hasil pemilu, padahal bukan parlemen hasil pemilu, seolah-olah ada kebebasan pers padahal tidak ada kebebasan pers. Jadi, seolah-olah ada demokrasi padahal bukan demokrasi.
Ungkapan serupa barangkali sekarang kita bisa gunakan untuk pemerintahan Jokowi. Tapi bukan seolah-olah demokrasi, tapi seolah-olah represif. Saya menangkap ada semacam upaya sistematis terencana untuk menciptakan image, impression management, mind management, bahwa pemerintahan Jokowi ini adalah pemerintahan yang represif.
Ada banyak kasus beberapa waktu terakhir ini yang kalau dibaca secara tidak hati-hati akan mengesankan bahwa pemerintahan Jokowi memang represif. Pertama-tama ingat webinar di UGM yang bicara tentang pemakzulan presiden. Acara tersebut seolah-olah diancam atau barangkali bukan seolah-olah lah, mungkin tidak tepat kata ini. Tapi waktu itu tersebar kabar bahwa ada ancaman terhadap penyelenggara acara ini, bahkan sampai misalnya, ada ancaman pembunuhan.
Sedemikian menakutkannya ancaman tersebut sampai akhirnya panitia menyatakan membatalkan acara tersebut. Kemudian juga kalau Anda ingat, ada ancaman terhadap wartawan detik.com yang ketika itu salah memberitakan bahwa Pak Jokowi akan membuka mal di Bekasi pada saat wabah pandemi, padahal sebetulnya berita sebenarnya bukan itu. Berita sebenarnya adalah dalam rangka memonitor kesiapan Bekasi untuk memulai new normal, Pak Jokowi datang ke Bekasi, dan salah satu tempat yang paling awal dia kunjungi adalah mal. Jadi bukan membuka mal, tapi mengunjungi mal untuk memeriksa apakah sudah siap Bekasi memulai new normal.
Kesalahan pemberitaan tersebut ternyata dikabarkan berakibat fatal terhadap si wartawan detik-com, dia diancam, WA-nya juga diretas, dia bahkan diancam dibunuh. Kemudian Anda juga barangkali ingat ada seorang aktivis bernama Ravio Patra yang menyatakan bahwa WA-nya diretas, dan ketika WA-nya diretas itulah kemudian menyebar dari WA tersebut ajakan bagi masyarakat untuk melakukan penjarahan masal.
Gara-gara peretasan WA tersebut dia ditangkap polisi pada saat dia sedang berusaha meminta perlindungan dari seorang warga negara dari Kedutaan Besar Belanda. Kemudian juga ada ancaman terhadap BEM UI yang menyelenggarakan sebuah webinar juga tentang rasisme di Papua, dan kemudian ada juga cerita lain mengenai adanya penyebaran berita bohong mengenai perintah dari PTUN agar Jokowi meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia karena dia bersama Menkominfo tahun lalu memblok arus internet ke Papua.
Sekarang narasinya Jokowi represif terhadap kekuatan-kekuatan pro-demokrasi.
Saya tidak mau bilang bahwa ini semua isapan jempol, misalnya tadi, adakah ancaman terhadap penyelenggara seminar di UGM? Ada, memang ada. Hampir pasti itu ada. Tapi siapa pelakunya? Kita tidak tahu. Tapi ada? Ada. Saya juga tidak mau bilang bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia ini memang sudah terjamin. Tidak, ada banyak juga kasus di mana kita prihatin melihat ada banyak pihak yang anti-kebebasan berekspresi. Tapi, saya mau bilang kasus-kasus yang tadi saya sebut itu, kok terkesan aneh ya?
Terkesan aneh dan sebagai seorang yang belajar propaganda di dalam Ilmu Komunikasi, saya menangkap ada sesuatu yang bau amis, smell fishy dalam kasus-kasus ini. Karena seolah-olah ada tangan-tangan yang merancang agar kasus-kasus itu secara bersama-sama nantinya akan mengerucut pada sebuah kesimpulan bahwa pemerintahan Jokowi itu represif.
Saya mulai dari kasus yang paling saya kenal saja ya, di Universitas Indonesia. Jadi, BEM UI itu menyelenggarakan diskusi webinar tentang rasisme di Papua. Acara ini tidak dilarang oleh rektor. Tapi memang kemudian Humas UI, bisa dikatakan mewakili pimpinan UI tentu saja, menyatakan bahwa acara ini, diskusi ini menampilkan pembicara yang tidak layak.
Dan kemudian memang ada nada penyeselan dalam surat humas tersebut dan sampai ujung-ujungnya UI mengatakan bahwa UI tidak bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan acara tersebut. Coba kita lihat tapi, apakah ini bentuk represi pemerintahan Jokowi atau bukan? Buat saya, acara tersebut memang tidak layak. Kita objektif saja. Yang muncul di sana adalah sebagai pembicara utamanya adalah Veronica Koman.
Veronica Koman itu buron, orang yang sedang dikejar-kejar polisi Indonesia untuk dugaan yang serius. Veronica Koman ini dituduh atau diduga menyebarkan hoaks dan memobilisasi atau memanas-manasi massa agar melakukan kerusuhan di bulan September 2019.
Ketika itu kalau Anda masih ingat, di Papua terjadi kerusuhan yang memakan korban tidak sedikit, ada puluhan orang tewas, ada kerusuhan di kota-kota di Papua yang menghancurkan pertokoan, kantor-kantor, pasar, dan menyebabkan ada barangkali ratusan atau ribuan pendatang harus meninggalkan Papua karena takut akan serangan-serangan dari gerakan separatis.
Jadi serius dugaannya. Belum tentu benar, tapi serius dugaannya. Masalahnya Veronica ini tidak kembali ke Indonesia karena dia sedang bermukim di Australia, sedang menempuh pendidikan tingginya yang dibiayai oleh biaya negara. Orang ini menurut saya, adalah orang yang tidak bertanggung jawab, karena dia tidak berani kembali ke Indonesia dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, atau yang mungkin tidak dia lakukan. Dalam pandangan saya, Veronica semacam Rizieq Shihab, orang yang kabur dari Indonesia.
Memang seberapa besar sih efek atau dampak atau daya tarik dari webinar di UGM? Atau seberapa besar sih dampak dari berita di detik.com?
Pertanyaannya, apakah pantas BEM UI menampilkan dia sebagai pembicara utama? Karena dia tadi saya katakan, dia itu tanggung jawabnya besar. Kalau saja misalnya BEM UI ingin bikin diskusi ilmiah betulan, pasti UI juga tidak akan keberatan, misalnya saja di UI itu ada yang namanya Pusat Kajian Papua. Dia bisa diajak untuk hadir di diskusi tersebut. Tapi ini kan tidak. Sehingga Veronica seperti memperoleh panggung di diskusi BEM UI sebagai ajang propaganda dia.
Atau BEM UI lah misalnya saja, bisa saja menampilkan tim kajian dari BEM untuk mempelajari apa yang terjadi di Papua selama ini, termasuk soal separatisme yang dibela Veronica tersebut. Tapi ini tidak juga terjadi, dan masak Ketua BEM UI dalam acara ini cuma menjadi moderator? Ini kan agak menggelikan. Jadi, acara tersebut memang secara ilmiah tidak layak. Tapi kan tidak bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rektor UI atau Humas UI yang sekadar menyatakan tidak layak, itu bisa dikatakan sebagai represi.
Tapi, kemudian yang muncul adalah sebuah kesan dan berita di mana-mana bahwa UI melarang diskusi tentang rasisme di Papua, bahkan Veronica Koman juga bilang di media bahwa panitia diganggu, bahwa panitia dan dia diancam akan ditangkap oleh orang yang tidak dikenal. Ya bagaimana membuktikannya? Dan apa maksudnya diganggu? Dan orang-orang tidak dikenal itu siapa? Dia bilang ini menunjukkan betapa susahnya bicara tentang Papua. Buat saya, drama.
Mau bikin diskusi tentang Papua ya bisa-bisa saja di UI. Jadi, tidak ada itu pelarangan diskusi Papua di UI. Itu cuma sebuah pelarangan seolah-olah. Yang lain juga janggal buat saya. Misalnya saja diskusi tentang pemakzulan presiden di UGM. Janggal karena akhirnya kita tidak tahu siapa yang sebenarnya mengancam panitia. Panitia barangkali tidak berani melawannya. Saya membayangkan kalau saya menjadi panitia, saya akan teruskan, dan saya lihat apa efeknya terhadap acara tersebut. Tapi karena acara itu dihentikan panitia, kita tidak pernah tahu akhirnya siapa yang sebetulnya mengancam acara tersebut.
Pelarangan wartawan Detik mengabarkan tentang Jokowi datang ke mal itu juga janggal. Masa sih gara-gara berita tersebut sampai ada yang mengancamnya? Atau masa sih rezim sampai harus mengancam wartawan Detik yang mengabarkan kabar salah semacam itu.
Wartawan Indonesia itu kan sering sekali bikin kabar yang salah, dan barangkali merugikan pemerintah. Ya, masa sih diancam? Atau pelarangan Ravio Patra bicara tentang Stafsus Presiden, tentang Covid-19. Masa sih gara-gara itu dia sampai harus diretas kemudian sampai ditangkap dalam kondisi yang sangat dramatis ketika dia berusaha melarikan diri dengan bantuan orang di Kedutaan Belanda. Ini semua menurut saya terlalu drama.
Jadi, it doesn't make sense. Ada yang bau amis, janggal di sini.
Memang seberapa besar sih efek atau dampak atau daya tarik dari webinar di UGM? Atau seberapa besar sih dampak dari berita di detik.com? Seberapa besar sih dampak dari pernyataan-pernyataan Ravio bahwa rezim atau Jokowi tidak becus menangani corona sampai-sampai harus ada ancaman. It doesn't make sense.
Karena bukankah setiap hari kita menyaksikan di internet, ucapan-ucapan yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi? Setiap hari di internet, dan ditonton ratusan ribu atau jutaan orang. Dan orang-orang itu hidup biasa-biasa saja, tuh. Din Syamsuddin secara tegas bilang bahwa menurut hukum Islam, menurut ajaran Islam, Presiden Jokowi itu sudah memenuhi syarat untuk dimakzulkan, dan dia hidup tenang-tenang saja, tuh.
Rocky Gerung sudah menyatakan kapal karam, Profesor Suteki dari Undip sudah mengatakan bahwa ada baiknya Jokowi mengundurkan diri, Syahganda Nainggolan sudah bilang dalam enam bulan pemerintahan Jokowi itu akan turun, Bossman Mardigu yang sedang terkenal itu juga bilang kurang lebih serupa. Semua ucapannya kurang lebih serupa, Jokowi itu sebaiknya atau harus mundur, dan itu ditonton jutaan orang.
Apa yang terjadi sama mereka? Jadi, kenapa sebuah diskusi di UGM harus sampai diancam. Kenapa seorang wartawan detik.com sampai harus diancam? Kenapa sampai seorang aktivis yang menyatakan bahwa pemerintah tidak becus, dia sampai harus diancam?
Jadi, it doesn't make sense. Ada yang bau amis, janggal di sini. Atau juga kasus lain yang dahsyat adalah salah pemberitaan media bahwa PTUN memerintahkan Jokowi minta maaf kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Papua pada khususnya karena telah memblokir internet di Papua pada Agustus-September 2019. Tidak pernah ada keputusan PTUN memerintahkan Jokowi minta maaf semacam itu, tapi ada belasan bahkan dua puluh media dan sebagian besar adalah media-media besar memberitakan berita salah tersebut. Mereka bilang bahwa itu kesalahan natural, kesalahan alamiah, kesalahan wartawan saja, bahwa ternyata sebetulnya tidak ada amar keputusan tersebut.
Tapi buat saya tidak masuk akal lah. Ada begitu banyak wartawan yang pintar-pintar melakukan kesalahan yang sama. Lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa saya bukannya menuduh bahwa media massa itu bermain politik, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya duga sih ada mastermind-nya, ada orang di belakang ini semua.
Jadi, yang ingin saya katakan semua ini janggal. Ada kesan bahwa memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja inign membangun kesan bahwa Jokowi adalah pemerintahan represif. Seolah-olah represif terhadap umat Islam karena menyidik Rizieq Shihab, menangkap Bahar Smith, Alfian Tanjung, dan seterusnya. Sekarang narasinya Jokowi represif terhadap kekuatan-kekuatan pro-demokrasi.
Kita tentu tidak suka kalau pemerintahan Jokowi memang menjelma menjadi pemerintahan represif. Tapi, kita juga tidak suka dong kalau ada pihak-pihak yang dengan sengaja berusaha membangun kesan bahwa Jokowi represif atau seolah-olah represif untuk kepentingan politik sempit mereka.
Karena itu kita tidak bisa percaya begitu saja informasi yang menyebar saat ini. Kita jangan mudah tertipu, jangan mudah terhasut. Kita gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, mudah-muahan negara ini selamat.
*Dosen di Universitas Indonesia
Baca juga:
