Jakarta - Ada beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu beberapa menteri dan wakil menteri yang belum melaporkannya.
"Ada sekitar lima atau enam menteri termasuk juga wakil menteri terutama mereka yang baru menjabat sebagai penyelenggara negara karena sebelumnya di swasta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 22 November 2019, dikutip dari Antara.
Akan tetapi, Febri belum bisa menjelaskan secara rinci siapa saja nama-nama menteri dan wakil menteri yang belum menyampaikan LHKPN tersebut.
"Nanti saja datanya akan kami sampaikan tetapi yang dominan jumlahnya dari para menteri karena yang banyak dari pihak swasta para menteri. Ada beberapa yang sudah lapor juga dari menteri atau wakil menteri itu lebih dari tujuh orang saya kira," kata dia.
Febri menyatakan bahwa masih ada waktu sampai Januari 2020 baik menteri dan wakil menteri untuk menyampaikan LHKPN.
"Kalau dilihat dari proses kemarin batas waktunya sekitar 20 Januari 2020 nanti. Jadi, masih ada waktu akhir November ini dan Desember termasuk juga Januari," kata dia.
Febri juga menyatakan jika menteri maupun wakil menteri mengalami kendala soal penyampaian LHKPN itu bisa langsung menghubungi KPK melalui call center 198.
"Kalau ada kesulitan atau keraguan silakan saja menghubungi KPK, kami akan upayakan "support" untuk kebutuhan pencegahan korupsi," ujar Febri. []