UNTUK INDONESIA
Marah di KPK, Pangi: PDIP Jangan Norak Bentak-bentak
Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago meminta Tim Hukum PDIP tidak bersikap marah-marah kepada resepsionis KPK. Dia bilang sikap itu norak.
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, M.IP, bertindak sebagai Direktur Eksekutif dan Peneliti Utama Voxpol Center Research and Consulting. (Foto: Instagram/pangisyarwi)

Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago meminta agar PDIP jaga sikap dan tidak norak ketika mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Koordinator Tim Hukum PDIP, I Wayan Sudirta terlihat seperti marah-marah kepada resepsionis KPK ketika ingin bertemu dengan Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK)

"Lebih baik PDIP jangan sampai norak, apalagi bentak-bentak. (Sikap itu) akan merusak citra partai sendiri, harus hati-hati betul PDIP menghadapi kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyandera dan melibatkan petinggi partai," kata Pangi kepada Tagar, Kamis 16 Januari 2020.

Pangi menegaskan perangai yang telah diperlihatkan Tim Hukum PDIP itu jangan menjadi terlihat seperti ingin memberikan pembelaan. Pertemuan mereka dengan Dewas KPK karena ingin menyampaikan beberapa laporan, termasuk di antaranya perbedaan antara penyidikan dan penyelidikan.

Lebih baik PDIP jangan sampai norak, apalagi bentak-bentak.


"Jangan sampai terkesan partai membela atau melindungi kadernya yang tersandera kasus hukum, hati-hati betul PDIP, jangan sampai offside," ujarnya.

Analis politik ini menjelaskan, jika memang PDIP tidak terlibat dalam kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, sesungguhnya tidak perlu memperlihatkan sikap yang terkesan arogan.

"Kita memang tetap menjunjung prinsip praduga tidak bersalah, ikuti saja proses hukum dengan baik, enggak perlu bentak-bentak apalagi terkesan marah-marah dan mendikte KPK. Nanti PDIP distempel arogan, maka yang rugi citra PDIP sendiri," kata Pangi.

Soal Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto diduga terlibat kasus suap KPU, Pangi mengatakan PDIP tidak perlu memberikan perlindungan terhadap Hasto.

"Mestinya elite dan petinggi PDIP tidak membela, tidak akan melindungi apabila kadernya (diduga terlibat), jabatan apa pun di PDIP, kalau untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok golongannya serta mengorbankan ideologi perjuangan PDIP sebagai partai wong cilik. Harus hati hati betul PDIP mengelola dan maintenance kasus ini," kata dia.

Pangi melanjutkan apabila PDIP tidak bersalah dan tidak terlibat kasus suap KPU, seyogianya harus mengikuti aturan yang berlaku.

Mestinya elite dan petinggi PDIP tidak membela, tidak akan melindungi.


"Kalau enggak salah kenapa takut, enggak perlu risih, jangan sampai terkesan arogan, ikuti saja aturan main dan mekanisme proses hukum dengan baik, semua akan baik baik saja kalau memang tidak bersalah," ucapnya.

Pangi menjelaskan tindakan yang seharusnya dilakukan PDIP harus menentukan sikap tegas agar kasus ini tidak merusak nama baik partai berlogo banteng tersebut.

Kalau enggak salah kenapa takut, enggak perlu risih.


"Elite sentral PDIP harus keras lagi menentukan sikap dan posisinya, sehingga kasus tersebut jangan sampai mengerus citra partai," ujar Pangi.

Sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, para oknum yang berada di tubuh pertai itu agar segera keluar jika hanya ingin memperkaya diri sendiri.

"Sesuai dengan arahan Megawati, tidak akan membela, tidak akan membantu, silakan pergi dan tinggalkan PDIP kalau terbukti memperkaya diri sendiri dan kelompok, bukan bekerja untuk perjuangan ideologi PDIP," ucapnya.

Sebelumnya, Wayan mengatakan rombongan kuasa hukum PDIP mendatangi KPK untuk memberi laporan. Namun, terkait laporan soal apa Wayan enggan menyebutkan.

"(Menyampaikan) laporan," kata Wayan saat ditanya awak media yang berada di sekitar meja resepsionis.

Resepsionis itu kemudian menanyakan apakah sudah membuat janji untuk bertemu Dewas KPK sebelumnya.

"Enggak, sampaikan aja. Kalau kamu tidak menyampaikan, nanti kamu bermasalah. Sampaikan aja, kalau Dewas yang menolak, kami catat Dewas yang menolak," kata Wayan kepada petugas resepsionis.

Sejurus kemudian sang resepsionis mengkonfirmasi kepada sekretaris Dewas KPK apakah tim kuasa hukum PDIP sudah membuat janji bertemu. "Nah bagus, Dewas KPK mau menerima kami apa enggak," kata Wayan. []

Berita terkait
Kuasa Hukum PDIP: Kalau Dewas KPK Tolak, Kita Catat
Tim kuasa hukum PDIP mendatangi gedung ACLC, lokasi kerja Dewas KPK, di Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Januari 2020.
Tim Hukum PDIP Adukan Kinerja Penyidik KPK ke Dewas
Tim kuasa hukum PDIP menyampaikan tujuh poin persoalan ke Dewas KPK. Salah satunya terkait kinerja penyidik KPK dalam penyidikan dan penyelidikan.
Ketemu Dewas KPK, Tim Hukum PDIP Puji Albertina Ho
Tim kuasa hukum PDIP bertemu Dewas KPK. Setelahnya, mereka memuji anggota Dewas KPK, Albertina Ho.
0
Alasan Bupati Rembang Tak Cabut Status KLB Covid-19
Saat ini, Kabupaten Rembang mencatatkan zero kasus Covid-19 setelah satu warga Desa Waru dinyatakan sembuh.