Jakarta - Rombongan tim kuasa hukum PDI Perjuangan (PDIP) menemui Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah pertemuan, mereka memuji anggota Dewas KPK, Albertina Ho.
Sangat memuaskan, cara memperlakukan kami dalam dialog dan sebagainya.
"Kami luar biasa bersyukur pada akhirnya bertemu Ibu Albertina. Orangnya bagus, simpatik reputasinya baik," ujar Koordinator Tim Kuasa Hukum PDIP I Wayan Sudirta di gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) atau gedung KPK lama, Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Januari 2020.
Wayan kembali menyanjung eks Ketua Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang sempat memvonis tersangka pegawai pajak Gayus Tambunan selama tujuh tahun penjara tersebut.
"Cara penerimaannya jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan. Sangat memuaskan, cara memperlakukan kami dalam dialog dan sebagainya," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, tim kuasa hukuk PDIP mempersoalkan tujuh poin kepada Dewas KPK, salah satunya terkait perbedaan penyidikan dan penyelidikan.
"Akhirnya kami menyerahkan sebuah surat yang berisi sekitar 7 poin. Poin pertama kami menekankan apa bedanya penyidikan dan penyelidikan," tutur Wayan.
PDIP diketahui membentuk tim kuasa hukum untuk mencermati proses perkara operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tim itu dibentuk juga untuk meluruskan pemberitaan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif PDIP, Harun Masiku.
Ketua DPP bidang Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan pembentukan tim kuasa hukum PDIP di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam 15 Januari 2020.
Adapun tim hukum PDIP dikomandoi pengacara sekaligus politikus PDIP I Wayan Sudirta. Sedangkan anggotanya yaitu Korea Tambunan Johanes Lumban Tobing, Nuzul Wibawa, Krisna Murti, Paskaria Tombu, Heri Perdana Tarigan, Benny Hutabarat, Roy Jansen Siagian dan Maqdir Ismail. []
