Mahfud: Pemerintah Tak Pernah Menuduh SBY - AHY Dalang Demo

Mahfud Md menegaskan pemerintah tak pernah menuding SBY maupun AHY yang mendalangi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.
Mesnko Polhukam Mahfud MD usai menghadiri acara Aptisi di Surabaya, Rabu 29 Januari 2020. (Foto: Tagar/Haris D Susanto)

Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pemerintah tak pernah menuding Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai dalang demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud lewat akun twitternya sekaligus menjawab permintaan klarifikasi Politikus Demokrat Andi Arief.

"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unjuk rasa," kata Mahfud dalam akun twitternya, Rabu, 14 Oktober 2020.

Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas.

Baca juga: Protes UU Cilaka Berujung Rusuh, Mahfud MD Ancam Pendemo

Alih-alih mengklarifikasi, Mahfud justru meminta Andi agar menjelaskan maksud pernyataannya yang menilai pemerintah menganggap Partai Demokrat dibalik aksi unjuk rasa pada 8 Oktober lalu yang berujung ricuh.

"Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas," ucap Mahfud.

Sebelumnya, Andi Arief merasa geram dengan tuduhan bahwa partainya sebagai dalang demonstrasi menolak UU Cipta Kerja diberbagai daerah. 

"Kalau terus menerus menuduh Pak SBY di belakang aksi mahasiswa dan buruh, lama-lama nanti kami mengusulkan Pak SBY beneran ikut turun langsung aksi bersama masyarakat seperti dilalukan mantan Presiden di Filipina. Estrada pernah tumbang lho," kata Andi Arief lewat akun twitternya.

Bahkan, SBY merasa prihatin dengan tudingan yang kerap menyasar dirinya. Ia menceritakan tidak hanya demo menolak UU Cipta Kerja saja tapi beberapa kali unjuk rasa dituduhkan kepada dirinya. 

SBY mengaku pernah dituduh sebagai penggerak massa ketika aksi memprotes pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 4 November 2016 atau dikenal aksi 411.

"Ini cerita klasik ini. Mereka ingin dapatkan kredit tetapi dengan cara merusak nama baik orang lain, menjatuhkan orang lain, meskipun belum tentu berhasil cara-cara itu," kata SBY dalam dialog yang diunggah akun YouTube SBY, Senin, 12 Oktober 2020.

SBY menuding ada seseorang yang membuat fitnah tersebut dan menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Orang tersebut sampai minta bawahannya untuk membuat bukti mengarahkan SBY sebagai dalang demo tersebut.

"Seseorang yang memfitnah tadi, rupanya meminta bawahannya untuk melengkapi cari bukti-bukti, tapi yo tidak ketemu. Itu sampai ke telinga saya juga. Tapi ya sudah lah, sudah saya anggap selesai, karena bagi saya itu juga sesuatu yang tidak bagus," kata SBY.

Baca juga: Mahfud Md Heran Jokowi Dituduh Selewengkan Pancasila

Lebih lanjut, SBY sampai meminta klarifikasi kepada Presiden Jokowi. Awalnya mendengar kabar fitnah itu, SBY mendatangi Wiranto yang menjabat sebagai Menko Polhukam. 

Bahkan, SBY juga menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dengan dua tokoh tersebut, SBY meminta konfirmasi kabar seseorang membisikan fitnah terhadap dirinya kepada Jokowi. []

Berita terkait
Mahfud Pastikan TGPF Kasus Intan Jaya Papua Bekerja Objektif
Mahfud Md memastikan, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kasus penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua
Mahfud MD: Jangan Main-Main Sama Corona, Nanti Kayak Trump
Menko Polkuham Mahfud MD mengatakan, jangan bermain-main dengan corona sebab Trump yang dulunya tidak percaya sekarang positif Covid-19.
Mahfud: Tak Ada Ruang Negosiasi Kemerdekaan Papua
Mahfud Md menegaskan pemerintah tak akan membuka ruang negosiasi terkait keinginan lepasnya Papua dari bagian NKRI.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.