UNTUK INDONESIA
Mahfud MD: Intoleransi di Indonesia Turun 80 Persen
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan fenomena ujaran kebencian dan intoleransi turun 80 persen di Indonesia.
Menkopolhukam Mahfud MD saat \'Ngobrol Santai Bareng Media\' di resto di bilangan Menteng, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019. (Foto: Tagar/Edy S)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan fenomena ujaran kebencian dan intoleransi turun 80 persen di Indonesia. Data itu didapatkan Mahfud dari perbincangannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tadi presiden juga mengatakan, peristiwa dan ujaran kebencian yang sifatnya intoleran itu turun delapan puluh persen. Akhir-akhir ini kan berkurang," kata Mahfud MD saat Ngobrol Santai Bareng Media di resto di bilangan Menteng, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019.

Yang penting aman dulu, soal kelanjutnnya nanti akan ada evaluasi untuk dilihat masalahnya lebih dalam.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan penurunan itu wajar karena kelompok atau orang yang menyuarakan intoleransi tak lagi memiliki dasar yang kuat. Demikian juga dengan terkikisnya kelompok yang mengkampanyekan pergantian sistem negara dengan khilafah. "Karena memang tidak bisa," ujarnya.

Setidaknya, kata Mahfud, tak terjadi peristiwa besar terkait intoleransi sejak Jokowi menjalankan roda kepemimpinan periode kedua. Meski ada dugaan larangan Natal di Dharmasraya, Sumatera Barat, kata Mahfud, sejauh ini masih tergolong aman.

"Yang penting aman dulu, soal kelanjutnnya nanti akan ada evaluasi untuk dilihat masalahnya lebih dalam," ujarnya

Menurut Mahfud, penurunan angka intoleransi itu mungkin disebabkan oleh berakhirnya Pilpres 2019. Apalagi, Jokowi dan Prabowo saat ini sudah bersatu dalam pemerintahan. "Kita nggak usah ribut-ribut lah toh akhirnya bersatu juga," katanya.

Acara Ngobrol Santai Bareng Media ini digelar sebagai bagian refleksi akhir tahun Mahfud MD sejak diangkat menjadi Menkopolhukam pada 23 Oktober 2019. Sebagai pembantu presiden, dia mendapat tugas memastikan program deradikalisasi, penegakan hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi berjalan dengan baik. []

Berita terkait
Ada Larangan Natal, Jokowi Diminta Aktif di Medsos
Larangan perayaan Natal di Sumatera Barat memicu protes agar Presiden Jokowi aktif di medsos menyebar pesan tertentu.
Jokowi Singgung Pelarangan Natal 2019 di Dharmasraya
Presiden Jokowi tidak setuju dengan kebijakan Pemkab Sijunjung dan Dharmasraya di Sumatera Barat yang melarang umat Kristen merayakan Natal.
Uskup Agung Sayangkan Larang Natal di Dharmasraya
Kabar pelarangan perayaan Natal secara bersama-sama dan terbuka di Dharmasraya, Sumatera Barat, disayangkan oleh Keuskupan Agung Semarang
0
Penjelasan Bawaslu Bantul Terkait Tugas Kopja di Pilkada
Bawaslu Kabupaten Bantul menyelenggarakan Penandatanganan Pakta Integeritas Komitmen Mematuhi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2020.