Yogyakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais siap menjewer Kabinet Indonesia Maju jika dalam enam bulan ke depan tidak mampu mewujudkan janji-janjinya saat Pilpres 2019 lalu.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi santai 'ancaman' Amien Rais tersebut.
"Ya, nanti saya akan ketemu Pak Amien Rais biar saya dijewer," katanya, saat di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Jalan Cik Di Tiro, Senin 28 Oktober 2019.
Di tempat itu, Mahfud MD mengatakan, Kabinet Inronesia Maju baru bekerja empat hari. Ada terobosan yang dilakukan pemerintahan Jokowi periode kedua ini, salah satunya hak veto atas kinerja kementerian.
Menurut Mahfud, sebenarnya hak veto bukan hal baru, namun sebagai istilah yang tegas dari upaya pengendalian. Dulu dari pengalaman Presiden Jokowi yang pertama, peran menko lemah.
"Menko sering mengundang kementerian, tapi menteri tidak datang. Kalau ada keputusan bersama, tidak mau menjalakan karena dengan alasan tidak datang saat rapat," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Yang menghubungkan satu kementerian dengan kementerian yang lain adalah menko
Sehingga, kata dia, Presiden Jokowi pada periode kedua ini belajar periode yang pertama. Menteri tidak punya visa sendiri, yang ada visi dan misi presiden karena menteri adalah pembantu presiden.
Lalu siapa yang mengendalikan kementerian? Pada tingkat umum tentunya Presiden dan Wakil Presiden, tapi pada tingkat operasional adalah menko.
"Yang menghubungkan satu kementerian dengan kementerian yang lain adalah menko," ungkapnya.
Mahfud mengatakan, kalau peran menko diabaikan, maka menko bisa melapor ke presiden untuk memveto kebijakan atau peraturan- peraturan seperti yang bersifat instruksi harian.
Atau memveto keputusan yang tidak sejalan dengan keputusan kementerian lain atau bahkan bertentangan dengan visi dan misi presiden.
"Misalnya kementerian kelautan bilang tidak boleh ada kapal asing. Kementerian inventasi justru bilang perlu kapal asing. Ini kan bertentangan. Kalau dibiarkan nggak jalan. Bisa ribut di bawah, di situlah menko bisa turun untuk memveto," kata dia.
Sebelumnya, Amien Rais menunggu kinerja Kabinet Indonesia Maju dalam enam bulan ke depan. Jika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, Amien Rais siap mengkritiknya.
Mantan Ketua MPR ini mengaku sampai saat ini masih bersabar. "Kalau sudah enam bulan terrnyata tidak bisa apa-apa, kita akan buat perhitungan," kata Amien di Masjif Al Jami' di Karangkajen, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogakarta, Minggu 27 Oktober 2018 malam. []
