Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan pemerintah gencar melaksanakan vaksinasi untuk masyarakat meski tenaga vaksinatornya belum cukup.
"Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tp tenaga vaksinator tdk cukup. Terjadi antrean rakyat," katanya dalam akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, dikutip Sabtu, 17 Juli 2021.
Dia menjelaskan, petugas dari unsur TNI, Polri, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Meski begitu, masyarakat masih tidak terlayani. Banyak yang antre, tapi tidak dapat terlayani karena saking banyaknya rakyat yang ingin vaksinasi.
Presiden menetapkan, tdk ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis utk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu. Semula ide vaksin berbayar muncul krn ledakan Covid varian Delta.
"Muncul ide dari swasta yg akan membelikan utk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri," ujarnya.
Mahfud mengatakan, idenya Swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial bisa bekerja. Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah.
Namun, ide tersebut menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat sehingga Kepala Negara pun melarang vaksinasi berbayar tersebut.
"Tp timbul reaksi penolakan yg keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," katanya.
Mahfud MD tegas mengatakan, awal mula munculnya ide vaksinasi berbayar yang melibatkan swasta. Ide tersebut muncul ke permukaan saat kasus Covid-19 varian baru yakni delta meledak.
"Presiden menetapkan, tdk ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis utk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu. Semula ide vaksin berbayar muncul krn ledakan Covid varian Delta," katanya. []
Baca Juga: Mahfud MD Kritik Sinetron Ikatan Cinta