Mahasiswa Sibolga Demo Kasus Korupsi Dinas Perumahan

Forum mahasiswa dan masyarakat peduli hukum Sumut, berunjuk rasa di depan kantor wali kota dan Kejari Sibolga, menyampaikan dugaan korupsi dinas.
Aksi unjuk rasa Formasih Sumut Sibolga terkait dugaan korupsi Dinas PKPLH di Kantor Wali Kota, Senin, 6 Juli 2020. (Foto: Tagar/Dody Irwansyah)

Sibolga - Belasan massa tergabung dalam forum mahasiswa dan masyarakat peduli hukum (Formasih) Sumut, Kota Sibolga berunjuk rasa di depan kantor wali kota dan Kejari Sibolga.

Ketua Umum DPW Formasih Sumut Sibolga, Marhanuddin Simamora dalam orasinya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada dinas perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup (PKPLH) Kota Sibolga.

"Kami datang untuk mempertanyakan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai penjabaran dan perubahan APBD 2019 pada Dinas PKPLH Sibolga yang diduga telah terjadi tindak pidana korupsi," ungkap Marhanuddin, Senin, 6 Juli 2020.

Pada aksi yang dikawal ketat aparat Kepolisian Resor Sibolga tersebut, Marhanuddin menjabarkan empat item temuan yang didapatkan pihaknya, yakni pembuatan jalan setapak di atas laut di lokasi taman mangrove samping Depot Pertamina sebesar Rp 200 juta.

"Kemudian, belanja pemeliharaan sungai, parit dan drainase Rp 600 juta, kegiatan pendukung program Kotaku Rp 133.810.000, dan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Rp 1,646 miliar," beber Marhanuddin.

Baca juga: Wali Kota Sibolga Copot Lurah karena Bansos

Marhanuddin yang saat itu didampingi korlapnya Akdinul Akbar Jambak, dan koordinator aksi, M Azan Alkhairi menegaskan, aksi yang mereka lakukan murni dan tidak ada campur tangan orang lain apalagi ada pihak yang menunggangi.

Demo Mahasiswa SibolgaAksi demo Formasih Sumut Sibolga terkait dugaan korupsi Dinas PKPLH di Kantor Kejari Kota, Senin, 6 Juli 2020. (Foto: Tagar/Dosy Irwansyah)

"Karena kemarin kami sudah melayangkan surat klarifikasi. Kami ingin mendengar jawaban langsung dari Kadis PKPLH terkait penyataan sikap yang kami layangkan," tegasnya.

Asisten I Pemkot Sibolga, Hendra Darmalius menjelaskan, pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

"Aspirasi ini kami terima dan akan kami bahas, dan juga ini akan kami sampaikan ke pimpinan. Apakah ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan aturan, akan kami lihat. Bila ada kesalahan, itu akan kami evaluasi seperti apa yang kalian minta," ungkap Hendra.

Sementara itu, Kepala Kejari Sibolga, Henri Nainggolan mengapresiasi aksi mahasiswa tersebut. Dia juga menyampaikan terima kasih atas informasi yang diberikan mahasiswa kepada pihaknya.

Baca juga: Terpapar dari Pasien Dokter di Sibolga Positif Covid

"Terima kasih atas informasinya. Kami akan coba pelajari dulu, kami dalami, apakah ada atau tidak perbuatan yang melawan hukum, hingga mengakibatkan kerugian negara," tutur Henri.[]

Berita terkait
GMKI Siantar Desak DPRD Bentuk Pansus Korupsi Bansos
GMKI menyebut kinerja Gugus Tugas Covid-19 Kota Pematangsiantar sangat buruk. DPRD didesak membentuk pansus dugaan korupsi bansos.
Bicara Korupsi, Mahfud Md Singgung Perekrutan Politik
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyinggung perekrutan politik saat membicarakan isu korupsi.
Mahfud Md Menepis, Korupsi Bukan Budaya Indonesia
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md tidak setuju korupsi dianggap budaya Indonesia.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.