TAGAR.id, Jakarta - Ratusan mahasiswa Papua mengatasnamakan diri sebagai Konferensi Mahasiswa Papua. Mereka menggelar aksi damai di depan gedung DPR/MPR RI dan Kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa, 31 Mei 2022.
Para mahasiswa tersebut mendesak Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru (RUU DOB) dan Realisasi Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II.
“Konferensi Mahasiswa Papua mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU DOB dan mendukung Otsus Jilid II,” ujar perwakilan massa dalam orasinya.
Para mahasiswa melalui siaran pers menyampaikan pernyataan sikap. Pertama, menolak segala bentuk aksi unjuk rasa atau demo penolakan terhadap Pengesahan Daerah Otonomi Baru dan Keberlanjutan Otsus Papua.
"Kami mengimbau agar seluruh elemen dan komponen masyarakat Papua baik mahasiswa dan masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan kondusifitas di tanah Papua," ujar keterangan dalam siaran pers.
Konferensi Mahasiswa Papua mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU DOB dan mendukung Otsus Jilid II.
Kedua, Mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU DOB untuk 3 wilayah (Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan) demi percepatan pemeratan pembangunan dan kesejahteraan sosial.
Ketiga, Mendukung kelanjutan pelaksanaan Otsus Papua Jilid II dengan pertimbangan masyarakat saat ini sangat membutuhkan biaya Otsus untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapi masyarakat Papua seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sektor masyarakat.
"Otsus Papua harus segera diimplementasikan dengan regulasi untuk kepentingan masyarakat Papua, bukan atas dasar kepentingan para pejabat Pemerintah Daerah Papua."
Keempat, meminta para pejabat Papua, politisi dan intelektual agar tidak memanfaatkan komponen mahasiswa, ormas dan masyarakat untuk melakukan aksi-aksi penolakan terhadap pengesahan RUU DOB dan keberlanjutan Otsus Papua Jilid II.
Di depan gedung DPR/MPR RI, massa aksi ini ditemui anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Filep Wamafma.
“Saya menyampaikan terima kasih banyak atas penyampaian aspirasi. Kami akan sampaikan dan tindak lanjuti sesuai mekanisme,” ujar Filep di depan massa aksi.
Selesai dari situ, massa bergerak menuju Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyampaikan aspirasi.
Di belakang kantor Kemendagri, massa aksi menyampaikan orasi secara bergantian dan diterima oleh Perwakilan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Timotius, S.STP.
“Kami terima aspirasi dari adik-adik mahasiswa dan akan segera kita tindaklanjuti, ujarnya.
Penanggung Jawab Aksi, Moyteur Boimasa, menyerahkan siaran pers kepada Perwakilan Kemendagri.
Pemerintah dan DPR saat ini masih membuat tiga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Papua yang ditargetkan selesai pada Juni 2022. Ketiga RUU tersebut, yaitu tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. []
BACA JUGA
- Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor
- Bupati Merauke Mendorong Penuh Percepatan Pemekaran Papua Selatan
- NasDem: Pemekaran Provinsi Baru Papua Harus Dikaji
- Walikota Jayapura Dukung Pemekaran Papua Demi Pemerataan Kesejahteraan
