Medan - Barisan Mahasiswa Pemerhati (BMP) Kota Medan melakukan aksi demo ke DPRD Kota Medan. Massa menuntut Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mencopot Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan.
Kepala dinas tersebut diduga melakukan pembiaran terjadinya pungutan liar (pungli) terhadap pedagang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada acara Ramadhan Fair 2019 di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Maimun.
Dugaan pungli terungkap oleh BMP Kota Medan setelah adanya penelusuran tim serta wawancara dengan beberapa pedagang yang berjualan di Ramadhan Fair 2019.
"Bapak Wali Kota Medan menegaskan bahwa stan yang ada di Ramadhan Fair 2019 diberikan cuma-cuma atau gratis, tapi kenyataannya stan itu diperjualbelikan," ujar Koordinator Aksi BMP Wildan Lubis.
Wildan mengatakan bahwa pungli adalah penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum serta merugikan. Selain itu, mahasiswa juga menduga ada praktik korupsi anggaran program pengelolaan keragaman budaya Ramadhan Fair 2019 pada Dinas Kebudayaan dengan anggaran senilai Rp 3.065.000.000.
"Belanja makanan dan minuman kegiatan biayanya senilai Rp 165 juta, belanja pakaian kerja lapangan Rp 100 juta dan penyelenggara kegiatan EO senilai Rp 2,8 miliar. Dengan anggaran sebesar itu harusnya semua pihak terutama masyarakat Kota Medan mendapatkan pelayanan yang maksimal dan tidak terkesan mubazir. Namun kenyataan malah sebaliknya," terangnya.
Kemudian, biaya tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 5 ribu dan roda empat Rp 10 ribu yang sangat tinggi.
"Harusnya tarif parkir ini ditiadakan, karena mengingat anggaran biaya untuk program acara Ramadan Fair 2019 sungguh sangat luar biasa besar. Ini mengecewakan kami dan seluruh masyarakat Kota Medan, diduga atau terindikasi terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada acara tersebut," sambungnya.
Atas adanya kejanggalan atau terindikasi terjadi pungli, BMP Kota Medan meminta Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan dan penyelenggara kegiatan Ramadhan Fair 2019 ditangkap.
"Tangkap Kadis Kebudayaan Kota Medan dan penyelenggara atau EO pada kegiatan Ramadhan Fair 2019, karena diduga melakukan pungli terhadap para pedagang UMKM di Ramadan Fair," kata Wildan.
Kemudian mahasiswa meminta segera audit dana program pengelolaan keragaman budaya Ramadan Fair 2019 serta menangkap oknum yang terlibat dalam program tersebut.
"Kita meminta juga agar kegiatan pelaksanaan Ramadan Fair segera dievaluasi karena diduga tidak ada kontribusi terhadap PAD Kota Medan dan kita juga mendukung Wali Kota Medan mencopot Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan," tegasnya.
Anggota DPRD Kota Medan dari Komisi 2 Wong Chun Sen yang mengetahui adanya aksi demo langsung menghampiri dan menerima aspirasi mahasiswa. Mahasiswa diterima di ruangan Humas DPRD Kota Medan.
"Kita dari DPRD Kota Medan akan menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa, akan kita lakukan rapat dengar pendapat informasi ini," terang Wong Chun Sen dari Fraksi PDI Perjuangan.
Kadis Kebudayaan Kota Medan Ok Zulfi ketika dikonfirmasi wartawan melalui selularnya belum berhasil tersambung. []
Baca juga:
- Lima Tuntutan Aksi Demo di Medan Diwarnai Takbir
- Diskusi di Medan: Soeharto dan Pembantaian Etnis
- Aksi 22 Mei, Pasar Modern Medan Tak Terpengaruh
