Banyuwangi - Ratusan mahasiswa dari lintas perguruan tinggi di Banyuwangi melakukan aksi turun jalan. Selain itu, massa gabungan dari aktivis lingkungan dan para petani juga ikut bersama menggeruduk kantor DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa, 24 September 2019.
Dalam aksinya, mereka menolak sejumlah revisi undang-undang (RUU) yang dinilai ngawur. Seperti RUU KPK, Sumber Daya Alam, Pertanahan dan Pemasyarakatan serta RUU KUHP. Sejumlah poster dan spanduk yang bertuliskan kritikan dibentangkan massa aksi sebagai kekecewaan mereka terhadap DPR.
Massa melakukan long march mulai dari kampus Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi menuju ke Kantor DPRD. Aksi tersebut untuk memperingati Hari Tani Nasional 2019.
Massa mendesak Pemkab Banyuwangi segera menyelesaikan konflik agraria yang selama ini tidak kunjung selesai. Seperti di wilayah Kecamatan Wongsorejo dan Desa Pakel, Kecamatan Licin.
Perwakilan petani, Ahmad Badri, mengatakan bahwa PT Perkebunan Bumisari dan Perhutani telah menyerobot lahan warga warisan leluhur. Selain itu dia juga mendesak agar Bupati dan DPRD melepas ribuan hektar lahan yang di wilayah tersebut.
“Kembalikan hak tanah masyarakat Desa Pakel. Ada sekitar 4 ribu bahu luasnya,” ungkap Badri.
Sementara itu Presiden Mahasiswa Untag Banyuwangi, Rifqi Nuril Huda, dalam orasinya mengatakan, bahwa hingga kini persoalan agraria banyak yang belum terselesaikan, sehingga para petani tidak mendapatkan haknya.
“Kami mendesak Pemkab Banyuwangi membentuk gugus tugas untuk penyelesaian konflik agraria, sesuai dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Karena banyak lahan yang semestinya digarap petani, diambil alih oleh perhutani dan perusahaan swasta," katanya.
Massa ingin ada nota kesepakatan antara Bupati, DPRD dan rakyat untuk fokus menyelesaikan sengketa agraria. Mahasiswa dan petani dilibatkan dalam Gugus Tugas tersebut sebagaimana amanat Perpres 86.
Aksi saling dorong pintu gerbang sempat terjadi antara massa aksi dengan aparat keamanan. Hal tersebut karena massa tidak bisa masuk ke dalam kantor DPRD. Mediasi sempat alot karena massa menolak aksinya dibubarkan oleh polisi.
Suasana mulai kondusif saat Kapolres Banyuwangi, AKBP Taufik HZ, turun tangan mengendalikan massa. Kapolres yang mendapat pengawalan ketat tersebut mengatakan, massa hanya boleh masuk namun hanya perwakilan saja.
"Saya menghargai rekan-rekan semua. Kami dari kepolisian, kita ingin menjaga Banyuwangi kondusif. Ketua DPRD, mertuanya meninggal. Sementara 3 Wakil Ketua DPRD berada di luar kota. Tapi ada beberapa anggota dewan yang siap menerima rekan-rekan," kata Kapolres kepada massa aksi.
Tak puas mendengar jawaban dari petinggi Mapolres Banyuwangi, para mahasiswa lalu meneriaki polisi. Meski dipersilakan masuk ke kantor DPRD, namun orator aksi menolak jika hanya perwakilan saja yang diperkenankan.
"Kawan-kawan, kita bisa masuk tapi perwakilan. Berapa jumlah kita kawan? Kita masuk satu, mari masuk kawan-kawan,” teriaknya kepada massa.
“Karena kita satu suara, satu rakyat Banyuwangi, satu penderitaan dan satu rasa. Jadi kita semua harus masuk," tambahnya.
Aksi demonstrasi tersebut berakhir sore hari. Sekitar pukul 15.00 Wib, mereka sudah berangsur meninggalkan lokasi demo. Lalulintas di depan kantor DPRD Banyuwangi juga berangsur normal. []
