TAGAR.id, Jakarta - Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad Aron Hariri menduga ada upaya terorganisir dengan memunculkan banyak informasi tak valid yang cenderung mendeskreditkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka menuntaskan dugaan perkara korupsi terutama dalam polemik Formula E.
"Hampir muncul tiap pekan dengan macam-macam info yang aneh dan bikin kaget. Seolah menggiring perspektif bahwa segala yang berasal dari KPK perlu diragukan," kata Rere dalam keterangannya pada Kamis, 16 Maret 2023.
Ditegaskan Ahmad Aron, KPK sendiri memang belum menegaskan sekaligus menentukan kepastian status perkara balap mobil listrik itu sehingga polemik tersebut terus berlanjut. "Apakah begitu sikap KPK yang katanya tidak terpengaruh kekuasaan manapun? Dengan adanya hal ini, yang dirugikan ya bukan Anies melainkan KPK. Publik jadi nggak percaya sama KPK," jelasnya.
"Padahal penuntasan kasus di KPK harus didukung agar segera diselesaikan. Kalau KPK bersemangat menyelesaikan Formula E, berarti sudah terang kasusnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, informasi yang menyebut bahwa Ketua KPK Firli Bahuri menerima suap untuk menutupi penanganan Formula E di DKI Jakarta adalah berita bohong atau hoaks.
Berita bohong yang diterima KPK termuat dalam akun Youtube dengan judul "Sri Mulyani Bongkar Semuanya, Ternyata Firli Bahuri Disuap Anies 2,3 Triliun untuk Tutupi Kasusnya".
"Dalam Informasi yang diunggah melalui media sosial YouTube mengutip pernyataan berbagai tokoh secara tidak utuh kemudian menambahkan narasi yang memuat informasi hoaks atau tidak benar," ujar Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu, 8 Maret 2023.[]
Baca Juga: