LPSK Janji Lindungi Saksi Pembakaran Halte UU Cipta Kerja

LPSK berjanji akan memberikan perlindungan saksi bagi yang melihat dan mengetahui pelaku dugaan pembakaran halte Transjakarta.
Elemen mahasiswa berdemonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di DPRD Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Kamis (8/10/2020). (Foto: Antara/Jessica Helena Wuysang)

Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berjanji akan memberikan perlindungan kepada para saksi yang melihat dan mengetahui pelaku dugaan pembakaran halte TransJakarta di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat.

"Posisi LPSK pada kasus ini, kami berharap saksi bisa dengan aman memberikan keterangan tanpa rasa cemas dan ancaman," kata Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 7 November 2020.

Edwin meminta agar saksi berani melapor dan memberikan keterangan demi terungkapnya motif, alat bukti, dan pelaku dugaan pembakaran.

Demo Omnibus LawDemonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta, 28 Oktober 2020. (Foto: Rommy Yudhistira Tagar).

Ia mengatakan LPSK mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas pembakaran halte TransJakarta di kawasan Sarinah saat berlangsungnya demonstrasi Omnibus Lawa Undang Undang Cipta Kerja pada Kamis, 8 Oktober 2020.

Lebih lanjut, kata Edwin, LPSK bersedia berkoordinasi dengan kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada para saksi. Ia menilai, agar saksi bisa lebih tenang dalam memberikan keterangan diperlukan perlindungan.

"Semoga aksi destruktif seperti ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Peristiwa tersebut justru akan merugikan masyarakat umum yang hendak beraktifitas menggunakan fasilitas publik," tutur Edwin.

Berita terkait
Polri Tangkap 7 Admin Medsos Diduga Hasut Demo Omnibus Law
Polri meringkus tujuh admin medsos dan WAG diduga menyebar hasutan demo Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Pembelaan Krisdayanti Terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja
Krisdayanti ikut mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Jokowi Optimis Omnibus Law UU Cipta Kerja Solusi Bagi UMKM
Presiden Joko Widodo atau Jokowi optimis keberadaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja bisa menjadi solusi untuk UMKM.
0
Nama Varian Covid-19 Dengan Alfabet Yunani Hindari Stigma
WHO akan ganti penyebutan nama varian Covid-19 untuk hapus stigma negara-negara di mana jenis varian baru virus corona pertama kali dilaporkan