Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani, mengatakan bahwa lembaganya siap mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2022 bersama Pemerintah agar anggaran dapat melindungi rakyat dan merespons dinamika pandemi Covid-19 yang berubah secara cepat.
"Langkah itu agar anggaran tahun depan dapat merespons dinamika dan risiko pandemi yang dapat berubah secara cepat. Respons tersebut semata-mata untuk melindungi rakyat dari dinamika dan risiko akibat pandemi Covid-19," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 23 Agustus 2021.
Ia mengatakan pada tahun 2020 dan 2021 memberikan pembelajaran bahwa APBN yang fleksibel dan responsif dalam menghadapi ketidakpastian sangat penting dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
Sebab penanganan Covid-19 menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi sinergi ini dalam konteks checks and balances dalam penyusunan RAPBN 2022.
Oleh sebab itu, menurut Puan, sinergi DPR dan Pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
"Sebab penanganan Covid-19 menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi. Sinergi ini dalam konteks checks and balances dalam penyusunan RAPBN 2022," ujarnya.
Tanggapan Pemerintah, kata Puan, atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait RAPBN 2022 makin memperjelas arah APBN yang masih menjadi instrumen penting dan utama untuk pemulihan ekonomi.
Hal itu, lanjut Puan, membuat anggaran harus dibangun dengan karakteristik responsif, antisipatif, dan fleksibel. Puan mengatakan, untuk RAPBN tahun 2022 akan fokus pada intervensi penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan reformasi struktural untuk mengakselerasi pemulihan. []