Jakarta - Ada banyak hal yang menjadi sorotan dari Presiden Jokowi khususnya dalam menghadapi tantangan zaman ke depan ketika berpidato dalam Sidang Tahunan MPR 2019.
Ada lima hal yang ditekankan Jokowi dalam pidatonya, yaitu paradigma ekonomi baru, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan inovasi energi, reformasi perundang-udangan dan perampingan lembaga, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga ancaman kejahatan siber menjadi isu utama yang dibahas Jokowi.
Berikut pemaparan Jokowi terhadap isu-isu yang dia bawa dalam pidato kenegaraan yang dibacakannya pada Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat, 16 Agustus 2019.
1. Paradigma Ekonomi Baru
Menurut Jokowi, saat ini dunia menghadapi perubahan cara ekonomi baru yang dengan cepat mengubah paradigma lama. Jokowi menyebut perubahan cepat ini sebagai dampak revolusi industri jilid 4. Ia merasa Indonesia harus berbenah jika tidak ingin tertinggal dalam perjalanan perabadan global.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi akan menjalankan roda pemerintahan dengan cara-cara baru agar dapat menghadapi arus global, termasuk keterbukaan informasi.
Presiden Jokowi mendorong agar semua pihak dapat memanfaatkan keterbukaan itu untuk meningkatkan pengetahuan. Namun, ia mengingatkan ada sejumlah ancaman dari yang mengintai keutuhan bangsa dari keterbukaan arus informasi tersebut.
"Ancaman terhadap ideologi kita Pancasila, ancaman terhadap adab sopan santun kita, ancaman terhadap tradisi dan seni budaya kita, serta ancaman terhadap warisan kearifan-kearifan lokal bangsa kita," kata Jokowi.
Posisi Indonesia yang berada dalam cincin api (ring of fire) harus membuat pemerintah mampu menjalankan sistem manajemen bencana. Hal ini dilakukan agar mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.
2. Pengembangan SDM dan Inovasi Energi
Untuk dapat menjawab tantangan global, Jokowi juga menekankan pentingnya pengembangan SDM dan inovasi. Namun, dalam pengembangan kualitas SDM tersebut harus tetap sesuai dengan Pancasila.
"Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar bekerja keras, berdedikasi," ujar Jokowi tegas.
Modal kekayaan tambang dan perkembunan yang dimiliki Indonesia seperti bauksit, batu bara, kelapa sawit dan perikanan dapat menjadi peluang agar Indonesia mampu menjadi negara maju melalui hilirisasi industri.
Pengembangan hilirisasi indsutri tersebut dapat memberi nilai tambah terhadap modal yang dimiliki Indonesia dan menekan nilai impor, salah satunya komoditas LPG.
Menurut Jokowi, melalui SDM yang unggul, maka inovasi dalam negeri seperti produksi avtur berbahan sawit, membangun industri mobil listrik dalam negeri dan ekspansi bisnis global dapat terwujud.
Persaingan ekonomi global bagi Jokowi dapat terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengusaha swasta.
Pengusaha-pengusaha dan BUMN-BUMN kita harus berani menjadi pemain kelas dunia. Itu yang harus kita lakukan,"
"Talenta-talenta kita harus memiliki reputasi yang diperhitungkan di dunia internasional itu yang harus kita siapkan," ucap Jokowi.
3. Reformasi Perundang-undangan dan Perampingan Lembaga
Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung inovasi dari SDM Indonesia yang unggul dapat terakomodasi jika didukung sistem perundang-undangan. Jokowi berpendapat harus ada langkah konkret dalam merombak regulasi yang efektif dan efisien.
"Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku yang formalitas yang ruwet yang rumit yang basabasi yang justru menyibukkan yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha," ujar Jokowi.
Sejumlah regulasi yang menghambat inovasi, seperti peraturan yang tumpang-tindih, tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak konsisten, dan yang menakut-nakuti harus diselaraskan, disederhanakan, dan dipangkas.
Kemajuan teknologi dan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) akan ia dorong agar deregulasi tidak hanya sebatas pada prosedur dan perundang-undangan melainkan perampingan lembaga. Sehingga laju pemerintahan dapat berjalan lebih efisien.
4. Penegakan HAM
Jokowi menegaskan penegakan HAM harus terus diperjuangkan. Tata kelola sistem hukum yang baik akan meminimalisir pelanggaran hukum yang terjadi.
"Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan," ujarnya.
Ia menilai keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari kuantitas, melainkan kualitas dan sistem yang dapat mencegah pelanggaran hukum dapat terjadi.
5. Ancaman Kejahatan Siber
Keterbukaan dan arus informasi global yang bebas saat ini menurut Jokowi dapat menimbulkan kejahatan siber. Di samping itu, masalah intoleransi, radikalisme, dan terorisme masih terus mengancam baik dari dalam maupun luar negeri.
Bahkan, Jokowi mengatakan kekayaan data yang dimiliki Indonesia jauh lebih berharga dari minyak.
"Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi!," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan Indonesia yang terbuka dalam arus informasi global tidak takut untuk bersaing meskipun ada risiko ancaman yang mengintai. []
