Lika-Liku Penetapan 9 Nama Anggota Ombudsman RI 2021-2026

Jalan panjang harus dilewati para kandidat Calon Anggota Ombudsman RI untuk akhirnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR setelah fit proper test.
Kantor Ombudsman RI di Jakarta. (Foto: Tagar/Istimewa)

Jakarta - Presiden Joko Widodo telah mengajukan 18 nama kepada DPR untuk mengisi calon anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 sejak awal Desember 2020 lalu. Jalan panjang harus dilewati para kandidat untuk akhirnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan di Senayan.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan dari 18 calon anggota Ombudsman RI yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan di pada 26 dan 27 Januari 2021, mencuat sembilan nama yang dipilih secara musyawarah mufakat. 

"Penetapan melalui proses musyawarah mufakat yang dilakukan Komisi II DPR RI, di samping telah sesuai dengan tata tertib, juga didasari pada penilaian yang menyangkut visi dan misi, pengetahuan tentang Ombudsman dan pengetahuan tentang pelayanan publik. Selain itu juga setiap calon diharapkan memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik, kepemimpinan, dan manajerial, serta integritas pribadi dari calon yang bersangkutan, juga terkait dengan independensi dari masing-masing calon," kata Doli, Rabu 10 Februari 2021.

Menurut Doli, pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Komisi II DPR RI terhadap 18 nama calon anggota Ombudsman RI didasari oleh dua hal.

Pertama, adanya Surat Presiden R-46/Pres/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020, dan kedua, yaitu hasil rapat konsultasi Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI tanggal 19 Januari 2021 yang menugaskan kepada Komisi II DPR RI untuk menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Ombudsman masa jabatan 2021-2026.

"Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi II DPR RI melakukan serangkaian rapat, baik hadir secara fisik maupun virtual dalam rangka persiapan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon anggota Ombudsman RI," kata Doli.

Pada 21 Januari sampai dengan 25 Januari 2021, Komisi II DPR RI melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, media sosial, dan website untuk meminta masukan terhadap 18 calon anggota Ombudsman RI.

Komisi II DPR RI juga melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah elemen masyarakat, yakni masyarakat pemerhati pelayanan publik (MP3) serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam rangka mencari masukan untuk uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Ombudsman RI.

"Pada 25 Januari 2021, Komisi II DPR RI mengompilasi dan meneliti kelengkapan data administrasi serta pendalaman data calon anggota Ombudsman RI dan memperhatikan masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat," kata Doli.

Baca juga:Latar Belakang dan 9 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Uji kepatutan dan kelayakan baru digelar dalam rapat internal Komisi II DPR RI pada 26-27 Januari 2021.

Selanjutnya pada 28 Januari 2021, pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI bersepakat dalam rapat internal untuk memilih dan menetapkan sembilan nama calon anggota Ombudsman RI dengan komposisi satu orang ketua merangkap anggota, satu orang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota Ombudsman RI masa jabatan 2021-2026 dari 18 nama yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, "Dewan Perwakilan Rakyat wajib memilih dan menetapkan 9 (sembilan) calon yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden."[]

Berita terkait
Latar Belakang dan 9 Nama Calon Anggota Ombudsman RI
Sembilan calon anggota Ombudsman RI 2021-2026 hasil uji kepatutan dan kelayakan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu, 10 Februari 2021.
Ombudsman Jateng Periksa Penanganan Dampak Erupsi Merapi
Ombudsman Jateng turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan ke pihak terkait di penanganan dampak erupsi Gunung Merapi.
Ombudsman Tantang Firli Bahuri Audit Pengelolaan Gili Trawangan
Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih meminta BPK dan Ketua KPK Firli Bahuri audit ivestigasi pengelolaan pulau Gili Trawangan di Lombok, NTB
0
Sejumlah Aturan Baru PPDB 2021 untuk SD Hingga SMK
Kemendikbudristek menetapkan delapan aturan baru dalam PPDB 2021 mulai dari perubahan batas usia hingga daya tampung sekolah pada zonasi peserta.