UNTUK INDONESIA
Langkah Firli Bahuri Kena Kritik 2 Eks Pimpinan KPK
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kritik langkah dan kebijakan Firli Bahuri.
Ketua KPK, Komjen Pol Firli Bahuri saat berkunjung di Makassar (Foto: Tagar/ Muhammad Ilham)

Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai keputusan pimpinan KPK Firli Bahuri menghentikan 36 kasus korupsi yang masih tahap penyelidikan di luar kewajaran.

Menurutnya, selama menakhodai lembaga anti rasuah tersebut sepanjang 2011-2015, dia tidak pernah menutup perkara sebanyak itu dalam kurun waktu dua bulan.

"Saya pikir ini sesuatu yang di luar kewajaran di KPK selama ini," kata Samad kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020.

Samad menilai, sebelum menghentikan kasus Firli seharusnya melakukan kajian dan analisis bersama pihak penyelidik maupun penyidik. Hal ini guna mendapatkan gambaran yang objektif terkait penghentian suatu perkara.

Semasa kepemimpinannya di KPK, Samad mengaku selalu menjalankan mekanisme yang objektif dan akuntabel sebelum mengambil keputusan menghentikan penyelidikan kasus-kasus korupsi.

"Pada masa periode kepemimpinan saya dan teman-teman. Pimpinan tidak boleh dengan mudah menghentikan penyelidikan," ucap dia.

Sementara, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saut Situmorang menilai, pimpinan lembaga antirasuah seharusnya sangat paham mengenai suatu perkara sebelum mengambil keputusan dihentikan.

"Karena sejak awal rencana penyelidikan akan di setujui oleh pimpinan yang paham detail-detailnya," ujar Saut kepada Tagar, Jumat, 21 Februari 2020.

Saut mengatakan, dalam penghentian suatu kasus, penyelidik harus memahami potensi masalah saat melengkapi bukti perkara penyelidikan agar naik ke tahap penyidikan. "Itu yang penting," ucap dia. Meski begitu, Saut pun tak menampik bahwa KPK di masa kepemimpinannya pernah melakukan penghentian penyelidikan.

Diberitakan sebelumnya, KPK memastikan penghentian 36 kasus yang masih dalam tahap penyelidikan. Alasannya, lembaga antirasuah tidak menemukan bukti yang cukup untuk membawa puluhan kasus tersebut ke tingkat penyidikan.

"Nah, ketika sudah tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum, tentu kemudian dihentikan," ujar Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.

Ali menuturkan, penghentian proses perkara penyelidikan yang dilakukan KPK ini bukan kali pertama. Kata dia, ada sekitar 162 perkara yang dihentikan penyelidikannya oleh lembaga antirasuah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. []

Berita terkait
2 Eks Pimpinan KPK Respons 36 Kasus Korupsi Disetop
Sebanyak dua eks pimpinan KPK merespons KPK era Firli Bahuri cs menghentikan 36 perkara dugaan korupsi dalam 44 hari masa kerja.
Kata KPK Soal Konflik Kepentingan Setop 36 Kasus
Pimpinan KPK merespons kecurigaan ICW bahwa ada konflik kepentingan dalam keputusan disetopnya 36 kasus dugaan korupsi.
KPK Setop 36 Perkara Korupsi, Kasus RS Sumber Waras?
KPK setop 36 perkara dugaan korupsi. Apakah salah satunya kasus Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang selama ini diusut secara terbuka.
0
Foto Tanpa Busana Tara Basro Tidak Langgar UU ITE
Menkominfo Johnny G Plate, menyebut foto tanpa busana yang diunggah akris Tara Basro tidak melanggar UU ITE.