Kudeta di Myanmar, Aung San Suu Kyi Dijerat Impor Ilegal

Kudeta di Myanmar, penasihat negara Aung San Suu Kyi ditahan karena diduga mengimpor alat komunikasi ilegal.
Demonstran di Bangkok, Thailand mengenakan kaos bergambar Aung San Suu Kyi sebagai bentuk protes kudeta yang berlangsung di Myanmar.(Foto: Tagar/Getty Images)

Jakarta - Kudeta di Myanmar berujung pada penahanan dua tokoh pemimpin negara itu. Kepolisian Myanmar resmi menahan penasihat negara Aung San Suu Kyi karena diduga mengimpor alat-alat komunikasi secara ilegal. Sementara itu, Presiden Win Myint ditahan karena dinilai melanggar Undang-Undang Tata Kelola Bencana.

Oleh karena itu, Suu Kyi dan Presiden Myint akan ditahan sampai 15 Februari 2021 untuk penyelidikan lebih lanjut, demikian informasi dalam surat yang diterbitkan kepolisian.

Militer Myanmar mengambil alih pemerintahan secara paksa lewat kudeta pada Senin, 1 Februari 2021 pagi. Tentara kemudian menangkap Suu Kyi dan Presiden Win Myint, sejumlah politisi dan aktivis.

Baca sebelumnya: Profil Win Myint, Presiden Myanmar yang Dikudeta Militer

Kudeta militer itu langsung dikecam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara Barat.

Dokumen yang diserahkan kepolisian ke pengadilan menyebutkan Suu Kyi mengimpor alat komunikasi radio walkie-talkie. Alat komunikasi itu ditemukan oleh polisi saat mereka menggeledah rumah Suu Kyi di ibu kota Myanmar, Naypyitaw.

Menurut kepolisian, alat tersebut diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin.

"Suu Kyi ditahan untuk keperluan interogasi, pengambilan bukti, dan proses pendampingan hukum setelah petugas menemui tersangka," tulis polisi dalam dokumen tersebut, seperti dikutip Antara, Rabu, 3 Februari 2021.

Kepolisian, pemerintah, atau pengadilan belum dapat dihubungi untuk diminta tanggapannya terkait masalah itu.

Sebelumnya, sosok Suu Kyi dikenal dunia sejak menjalani tahanan rumah selama 15 tahun mulai 1989 sampai 2010. Lewat tahanan rumah, ia memimpin gerakan demokrasi di Myanmar. Tokoh demokrasi itu masih populer di Myanmar meskipun reputasinya di dunia internasional sempat rusak karena perlakuannya terhadap para pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari rumahnya di Rakhine pada 2017.

Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai yang dipimpin oleh Suu Kyi, mengatakan beberapa kantor perwakilannya di daerah telah digeledah oleh kepolisian. NLD mendesak polisi berhenti melakukan penggeledahan karena itu melanggar hukum.

NLD merupakan partai pemenang pemilihan umum pada 8 November 2020.

Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah Myanmar karena alasan ada kecurangan pada pemilu November tahun lalu. Namun, Komisi Pemilihan Umum di Myanmar membantah tuduhan tersebut.

Kelompok tujuh negara dengan perekonomian terbesar dunia (G7) pada Rabu mengutuk kudeta militer di Myanmar dan mengatakan seluruh pihak harus menerima hasil pemilu.

"Kami meminta militer (Myanmar, red) segera mengakhiri status darurat, mengembalikan kekuasaan ke pemerintahan yang terpilih secara demokratis, dan membebaskan seluruh pihak yang ditangkap secara sewenang-wenang dan menghormati hukum serta prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata G7 sebagaimana dikutip dari pernyataan tertulisnya.[]

Berita terkait
Negara-negara G-7 Kecam Kudeta Militer di Myanmar
Menlu negara-negara anggota G-7 mengecam kudeta di Myanmar dan prihatin atas penahanan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Ky
Infografis: Aung San Suu Kyi, Pejuang Myanmar yang Dikudeta
Terjadi kudeta militer di Myanmar, Aung San Suu Kyi yang adalah pejuang demokrasi di negara itu ditahan pihak militer pada Senin, 1 Februari 2021.
Profil Min Aung Hlaing Sosok di Balik Kudeta Myanmar
Jenderal Min Aung Hlaing pernah dijauhi teman sekelasnya karena kepribadiannya yang pendiam.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.