Bandung - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat, Haru Suandharu, kritik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi. Poin percepatan pemulihan ekonomi dinilai mengabaikan penanganan Covid-19 yang sampai saat ini belum maksimal baik skala nasional maupun daerah.
“Saya menangkap optimisme Presiden Jokowi, dan saya sangat setuju (atas sikap yang ditunjukkan Presiden RI), dan saya kira itu baik mengingat kita masih menghadapi krisis. Tapi, kalau melihat isi pidato, terkait poin percepatan pemulihan ekonomi, saya kira kurang setuju,” katanya kepada Tagar saat ditemui usai Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia terkait dengan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020, di DPRD Jawa Barat, Bandung, 14 Agustus 2020.
Menurut Haru, percepatan pemulihan ekonomi yang akan dilakukan pemerintah dinilainya terlalu terburu-buru. Mengingat kurva kasus Covid-19 masih belum menunjukkan penurunan, artinya penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Pusat terutama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak maksimal dilakukan. Seharusnya perhatian pemerintah lebih fokus pada penanganan dan pencegahan Covid-19 hingga kasusnya terus turun.
“Saya kira kita seharusnya fokus pada penyelesaian Covid-19 dulu. Jangan melompat ke percepatan pemulihan ekonomi dulu. Ibaratnya, pemerintah ini mau langsung loncat ke bab 2 (percepatan pemulihan ekonomi), padahal bab 1 aja belum selesai (penanganan Covid-19). Kalau mau lompat ke bab 2 ini ya seharusnya selesaikan dulu bab 1, baru kita lompat ke bab 2, karena kuncinya ya selesaikan dulu bab 1 sampai tuntas (penanganan Covid-19),” tegas dia.
Kalaupun dengan percepatan pemulihan ekonomi berdampak pada membaiknya ekonomi rakyat, tetapi rakyatnya sakit atau banyak yang meninggal karena Covid-19, terus bagaimana? “Ibaratnya bak mandi bocor (rakyat), sekuat-kuatnya diisi air ya tetap bocor terus (dibantu perekonomiannya, percuma kalau rakyat sakit dan banyak meninggal),” keluh dia.
Selain itu, Haru pun mengingatkan selain harus fokus pada penanganan Covid-19. Pemerintah Pusat terutama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat termasuk pemerintah daerah kabupaten dan kota pun diharapkan tidak terburu-buru membuka sekolah, meskipun rencananya sekolah di zona hijau yang akan dibuka terlebih dahulu.
“Saya berharap, pemerintah jangan juga terburu-buru buka sekolah. Kasus Covid-19 masih tinggi, belum turun. Tunggulah analisa para pakar pandemi, para pakar pandemi saja sebut sebaiknya sekolah dibuka di awal 2021 disaat kasus Covid-19 mulai menurun,” harap dia.
Sebaiknya pemerintah jangan buat teori sendiri, tanpa didasari data sehingga terkesan terburu-buru membuka sekolah. Sekolah sebaiknya tetap daring atau pembelajaran jarak jauh sampai kondisi benar-benar aman dari Covid-19 (adv). []
