UNTUK INDONESIA
Kriteria Warga Sumut yang Menerima BLT Rp 600 Ribu
Pemprov Sumatera Utara segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, R Sabrina ketika memberikan keterangan kepada awak media.(Foto: Tagar/Istimewa)

Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. 

Anggaran yang diambil dari APBD pemerintah setempat itu akan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya mulai awal Mei 2020 mendatang.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, R Sabrina menyatakan itu di Medan, Senin, 27 April 2020 lalu. Penyaluran akan dijalankan selama tiga bulan berturut turut. Dimulai April, Mei, dan Juni.

"Untuk penyaluran yang pertama akan dilakukan di awal Mei 2020," ujar Sabrina di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara di Jalan Sudirman Nomor 41, Kota Medan. "BLT akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya," sambungnya.

Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara, Agus Tripriono menambahkan, dana tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

"Ini sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Non-DTKS," ucap Agus.

Ditambahkan Agus, tidak semua masyarakat Sumatera Utara yang masuk di DTKS akan mendapat JPS dari Pemprov Sumatera Utara. Masyarakat yang akan mendapat JPS adalah masyarakat yang belum memperoleh bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemenkes, tetapi masuk dalam DTKS.

“Kita sekarang sedang menunggu data tersebut dari kabupaten dan kota karena untuk bantuan April rencananya akan mulai disalurkan 1 Mei. Jadi bila datanya valid, tidak akan ada tumpang tindih bantuan itu,” kata Agus.

Besaran BLT yang akan diberikan kepada masyarakat, yaitu sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK). Untuk penyaluran ke masyarakat Pemprov Sumatera Utara menggunakan jasa PT Pos. Ini bertujuan agar bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang bersangkutan.

“Data yang diberikan kabupaten dan kota harus valid, by name by address. Jadi, tidak ada kesalahan dalam pembagiannya. Kemudian nanti PT Pos bisa mengirimkan bantuan ini menggunakan wesel atau boleh juga diambil sendiri oleh penerimanya ke kantor pos,” tutur Agus.

Ini karena kita sedang dalam bencana, jadi semua dinamis, tetapi yang pasti kita membuat persiapan

Menurut Agus, masyarakat yang belum terbantu oleh pusat (PKH, BPNT dan BST) ada di 13 kabupaten kota. Bila data dari kabupaten kota yang diminta Pemprov Sumatera Utara belum masuk seluruhnya, maka gugus tugas tetap akan menyalurkan dana itu.

“Sampai saat ini masyarakat yang terdaftar di DTKS, tetapi yang belum mendapat bantuan dari pusat belum pasti jumlahnya, sampai sekarang masih 13 kabupaten dan kota. Namun, kita tidak menunggu semua selesai. Jika beberapa dari 13 kabupaten dan kota pendataannya selesai maka kita akan langsung eksekusi,” tuturnya.

Bila ada masyarakat yang masuk DTKS, tetapi belum juga ter-cover bantuan dari pusat dan pemerintah provinsi, maka diharapkan pemerintah kabupaten kota menggunakan APBD-nya untuk memberikan bantuan.

“Mungkin masih ada yang belum kita cover, maka kami harap pemerintah kota dan kabupaten menggunakan anggarannya untuk bantuan. Bila masih ada juga yang belum ter-cover, Kementerian Desa mengatakan desa bisa menggunakan dana desa, tetapi tentu semua itu sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat,” ungkapnya.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara, Ismail Sinaga menyampaikan, gugus tugas mengalokasikan anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk JPS di tahap pertama setelah sebelumnya hanya sekitar Rp 100 miliar.

Selanjutnya dana sebesar Rp 270 miliar dialokasikan untuk BLT dengan perhitungan awal ada 150.000 KK di Sumut yang tidak ter-cover bantuan dari pusat.

“Awalnya untuk JPS dialokasikan sekitar Rp 100 miliar, tetapi pada rapat kali ini menjadi kira-kira Rp 300 miliar, lebih dari 50 persen total anggaran tahap pertama (Rp 502 miliar). Sedangkan untuk kesehatan menjadi sekitar Rp 190 miliar. Ini karena kita sedang dalam bencana, jadi semua dinamis, tetapi yang pasti kita membuat persiapan, master plan untuk berbagai kemungkinan sehingga kita tidak kewalahan ketika terjadi hal yang buruk,” tutur Ismail. []

Berita terkait
Jokowi Akan Kasih Petani Miskin BLT
Presiden Jokowi akan menggelontorkan Bantuan Tunai Langsung (BTL) kepada petani kategori miskin dengan nominal Rp 600 ribu.
BLT Dana Desa Telah Cair Rp 70 M, Tak Berbentuk Sembako
Menteri Desa menegaskan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa berbentuk uang bukan sembako. Kini telah cair Rp 70 M.
Alasan Tersendatnya BLT Corona Pemprov Sumbar
Pemprov Sumatera Barat belum mencairkan bantuan tunai langsung untuk warga terdampak Covid-19 karena daerah belum mengirimkan data penerima.
0
Kekerasan Seksual Terhadap Lansia di Panti Jompo Australia
Diperkirakan setiap minggu terjadi 50 kali serangan seksual terhadap lansia (orang lanjut usia) di panti-panti jompo di wilayah Australia