Padang - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit mengatakan tersendatnya pencairan bantuan langsung tunai (BLT) dari provinsi karena kabupaten dan kota tidak kunjung mengirimkan data lengkap masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut.
Uang sudah ada, teknis penyalurannya juga sudah disepakati. Bukan kami menahan untuk menyalurkan. Persoalannya, data dari daerah belum ada, jadi mau disalurkan ke siapa.
Hal itu ditegaskan Nasrul untuk meluruskan informasi, sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat di berbagai daerah yang telah mengeluhkan persoalan bantuan selama masa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Uang sudah ada, teknis penyalurannya juga sudah disepakati. Bukan kami menahan untuk menyalurkan. Persoalannya, data dari daerah belum ada, jadi mau disalurkan ke siapa? Kami tunggu data by name by adress dari kabupaten dan kota," katanya, Senin, 27 April 2020.
Menurut Nasrul, data masyarakat itu menjadi acuan pencarian dan pengiriman uang ke alamat penerima. Namun, kenyataannya belum satu pun kabupaten dan kota yang memasukkan data lengkap dengan acuan nama lengkap dan alamat penerima.
Meskipun sebelumnya sudah ada daerah yang mengirimkan data ke Dinas Sosial Sumbar, namun akhirnya ditarik kembali dengan alasan memperbaiki dan melengkapi. Data yang diminta tersebut juga sebagai administrasi pertanggungjawaban keuangan provinsi untuk BLT sebesar Rp 215 miliar lebih.
"Hasil keputusan rapat terakhir, pengiriman BLT dari provinsi yang semula uang akan di transfer melalui kabupaten dan kota akhirnya akan dikirimkan langsung via pos ke alamat masing-masing penerima," katanya.
Dia menyebutkan, pengiriman BLT tahap awal 2 bulan sekaligus yakni Rp1,2 juta. Bantuan itu akan diterima oleh 119.970 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 19 kabupaten dan kota.
"Saya minta kabupaten dan kota segera melengkapi data agar masyarakat bisa menikmati bantuan ini," katanya. []
