Jakarta - Krisis yang terjadi di Myanmar mendapat perhatian dari Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Kudeta militer telah membatalkan hasil pemilu 8 November 2020. PGI menyerukan sebaiknya junta militer kembali ke barak dan menyerahkan pemerintahan kepada sipil.
"Mendorong junta militer Myanmar untuk kembali ke barak dan menyerahkan kepemimpinan bangsa dan negara Myanmar ke tangan otoritas sipil Myanmar seturut hasil Pemilu 8 November 2020 dengan melakukan alih kepemimpinan secara damai," demikian pernyataan MPH PGI diterima Tagar melalui humasnya Philip Situmorang, Minggu, 28 Februari 2021.
Philip Situmorang menyebutkan, PGI memandang pemilu adalah jembatan emas menuju masyarakat demokratis yang adil, di mana kepentingan dan kehendak rakyat banyak diartikulasikan.
Pemilu adalah satu-satunya mekanisme berkala untuk pergantian dan kesinambungan kepemimpinan pemerintahan di tengah masyarakat demokratis, termasuk di Myanmar.
Oleh karena itu, PGI mengharap semua pihak di dalam negeri Myanmar dan komunitas internasional hendaknya mengakui dan menghargai hasil Pemilu Myanmar, yang dilaksanakan secara damai dan terbuka demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Myanmar.
Kami mengimbau pemerintah menolak untuk terlibat, apalagi mendukung upaya rezim militer untuk menyelenggarakan pemilu tandingan
"Sangat disayangkan, di tengah proses rangkaian pemilu tersebut junta militer yang tidak puas dengan kepentingannya, melakukan kudeta pada Februari 2021, dan mengabaikan hasil pemilihan tersebut. Kudeta ini telah memicu gelombang aksi penolakan rakyat, yang dibalas dengan aksi kekerasan oleh junta militer dan telah memperburuk krisis yang harus dialami rakyat di tengah masa sulit pandemi Covid-19," kata dia.
Maka itu, PGI selain mendorong militer Myanmar kembali ke barak, juga sangat mengharapkan dan mendorong pemerintah Indonesia untuk mengupayakan langkah-langkah strategis mengembalikan kehidupan demokrasi di negeri seribu pagoda tersebut.
Dukungan terhadap pemerintahan hasil Pemilu 2020 di Myanmar sangat diperlukan sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, seturut dengan cita-cita pembentukan NKRI dalam semangat dan mandat yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945.
Baca juga:
- Dubes Myanmar untuk PBB Minta Dunia Tolak Kudeta Militer
- Etnis Minoritas di Negara Myanmar Bersatu Protes Kudeta
PGI kata Philip, meminta pemerintah menghindari hal-hal yang memicu sorotan dunia, bahkan rakyat Myanmar sendiri, akan keberpihakan Indonesia terhadap junta militer.
"Hendaknya dihindari oleh setiap pihak yang membangun komunikasi dan narasi terkait Myanmar, termasuk upaya Indonesia yang disinyalir telah mulai membangun komunikasi dengan junta militer yang berkuasa melalui kudeta," katanya.
Pemerintah juga diminta mencampuri masalah internal Myanmar, kecuali pengakuan dan bentuk dukungan bagi perjuangan menegakkan hasil pemilu Nopember 2020.
"Kami mengimbau pemerintah RI untuk secara tegas menolak untuk terlibat, apalagi mendukung upaya rezim militer untuk menyelenggarakan pemilu tandingan, yang diperkirakan akan semakin memecah rakyat dan negara Myanmar," tandasnya.
Kepada gereja-gereja di Indonesia, PGI mengajak untuk turut mendoakan rakyat Myanmar agar diberi kekuatan dan mampu melewati masa-masa krisis yang sedang mereka hadapi dan agar kehidupan sosial politik di Myanmar segera aman dan stabil.[]
