New York, AS – Duta Besar (Dubes) Myanmar untuk PBB mengimbau komunitas internasional untuk menolak kudeta militer di negaranya dan “menggunakan segala cara yang diperlukan” untuk melindungi rakyat. Militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil de facto Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.
“Kami komite yang mewakili CRPH (Komite yang Mewakili Pyidaungsu Hluuttaw) meminta PBB, Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional yang bercita-cita untuk membangun masyarakat global yang damai dan beradab untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap militer Myanmar dan memberikan perlindungan dan keamanan bagi rakyat Myanmar,” kata Kyaw Moe Tun dengan emosional kepada sidang Majelis Umum, 26 Februari 2021.
Aung San Suu Kyi dikenai dakwaan baru, yang dapat membuatnya ditahan tanpa batas waktu, tanpa melalui pengadilan, Selasa, 16 Februari 2021. (Foto: voaindonesia.com/Reuters)
CRPH adalah komite yang mewakili anggota parlemen terpilih dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.
Protes rakyat telah berlangsung di seluruh Myanmar setiap hari sejak militer menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan anggota pemerintahan sipil lainnya pada 1 Februari, dengan mengklaim terjadi kecurangan yang meluas dalam pemilihan November lalu, yang dimenangkan secara mutlak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi.
Duta Besar itu mengatakan dia mewakili NLD, yang merupakan pemerintah “yang sah dan dipilih dengan semestinya” – bukan para pemimpin militer yang merebut kekuasaan. Dia mengatakan kudeta itu ilegal, inkonstitusional dan “tidak dapat diterima di dunia modern ini.” (lt/pp)/voaindonesia.com. []
