UNTUK INDONESIA

Sanksi Uni Eropa Terhadap Junta Militer Myanmar

Jumlah korban tewas yang meningkat dalam protes antikudeta di Myanmar, dorong Uni Eropa jatuhkan sanksi pada junta militer
Warga Myanmar memprotes kudeta militer sejak awal Februari 2021 dan mendesak pembebasan pemimpin sipil yang digulingkan Aung San Suu Kyi (Foto: dw.com/id)

Jakarta - Jumlah korban tewas yang meningkat dalam protes antikudeta di Myanmar, para pemimpin dunia mendesak agar junta militer segera mundur. Sementara itu pejabat AS telah mengumumkan sanksi baru terhadap dua jenderal Myanmar yang terlibat kudeta. Uni Eropa (UE) juga siap menjatuhkan sanksi terhadap para pemimpin militer di Myanmar.

Langkah tersebut diambil UE setelah para menteri luar negeri UE bertemu di Brussel pada hari Senin, 22 Februari 2021.

Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka "siap untuk mengadopsi langkah-langkah pembatasan dan menargetkan mereka yang secara langsung bertanggung jawab atas kudeta militer dan kepentingan ekonomi Myanmar."

suu kyi dan militerAung San Suu Kyi mendapat dukungan luas tetapi militer Myanmar memegang kekuasaan yang lebih besar (Foto: abc.net.au/indonesian - Reuters: Pool)

UE juga menyerukan "deeskalasi di tengah krisis yang sedang terjadi" sejak 1 Februari 2021, ketika militer membatalkan hasil pemilu demokratis Myanmar dan mengambil kendali negara itu.

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, mengatakan UE akan menggunakan segala cara diplomatik untuk memastikan berakhirnya konflik di Myanmar. Sedikitnya, tiga pengunjuk rasa antikudeta Myanmar menjadi korban meninggal sejak Jumat, 19 Februari 2021.

1. AS Keluarkan Sanksi Baru

Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) pada Senin malam, 22 Februari 2021, memberlakukan sanksi terhadap dua pejabat tinggi militer Myanmar atas peran mereka dalam kudeta tersebut.

Letnan Jenderal Moe Myint Tun dan Jenderal Maung Maung Kyaw ditambahkan ke daftar hitam Departemen Keuangan, aset mereka dibekukan dan melarang warga AS berbisnis dengan mereka.

"Militer harus membatalkan tindakannya dan segera memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Burma, atau Departemen Keuangan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata departemen itu dalam sebuah pernyataan.

demo antikudetaDemonstran di Myanmar antikudeta memegang papan bergambar pemimpin sipil Aung San Suu Kyi yang digulingkan oleh militer (Foto: dw.com/id)

Kenneth Roth, Direktur Eksekutif Human Rights Watch, mengatakan kepada DW pekan lalu bahwa pemberian sanksi harus lebih dari sekadar menargetkan jenderal perorangan dan mengejar bisnis yang dimiliki militer, agar lebih efektif.

"Militer membutuhkan bisnis itu untuk beroperasi. Dan jika mereka menghadapi sanksi (terhadap bisnis mereka) itu akan memutus kehidupan dan kemampuan mereka untuk mempertahankan aturan represif kudeta mereka," kata Roth.

2. Pemimpin Global Desak Militer untuk Menyingkir

UE juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap pemimpil sipil yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan presiden Win Myint, serta sejumlah pejabat lainnya yang telah ditahan selama kudeta militer.

Para pemimpin dunia lainnya juga menentang rezim militer Myanmar. Pengunjuk rasa berkumpul di sejumlah lokasi pada hari Senin, 22 Februri 2021, sehari setelah Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, menyatakan dukungannya secara eksplisit untuk para pengunjuk rasa melalui Twitter.

menlu inggris raabMenteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan Inggris akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia (Foto: abc.net.au/indonesian - Reuters: Lim Huey Teng)

Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa situasi di Myanmar memburuk.

Raab mengajukan tuntutan agar pemimpin junta militer melepaskan kekuasaannya. "Militer harus menyingkir. Pemimpin sipil harus dibebaskan. Dan keinginan demokratis rakyat Myanmar harus dihormati," katanya.

Sekjen PBB, Antonio Guterres, meminta para jenderal untuk menyerahkan kekuasaan kembali kepada pemerintah sipil.

"Saya menyerukan kepada militer Myanmar untuk segera menghentikan penindasan. Bebaskan para tahanan. Akhiri kekerasan. Hormati hak asasi manusia dan kemauan rakyat yang diungkapkan dalam pemilihan baru-baru ini. Kudeta tidak memiliki tempat di dunia modern kita," kata Guterres [ha/pkp (dpa, AFP, Reuters)]/dw.com/id. []

Berita terkait
Inggris Jatuhkan Sanksi Terhadap Tiga Jenderal Myanmar
Inggris jatuhkan sanksi bagi tiga jenderal Myanmar karena melanggar hak untuk hidup dalam kudeta militer 1 Februari 2021
Amerika Berikan Sanksi Kepada Pemimpin Junta Militer Myanmar
Amerika Serikat (AS) umumkan sanksi baru terhadap Myanmar, setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis
Amerika Berlakukan Sanksi Terhadap Pemimpin Militer Myanmar
Presiden Joe Biden sebut Amerika Serikat akan menerapkan konsekuensi terhadap para pemimpin kudeta di Myanmar
0
Sanksi Uni Eropa Terhadap Junta Militer Myanmar
Jumlah korban tewas yang meningkat dalam protes antikudeta di Myanmar, dorong Uni Eropa jatuhkan sanksi pada junta militer