Jakarta - Duta Besar Myanmar untuk PBB meminta komunitas internasional menolak kudeta militer di negaranya, Jumat, 26 Februari 2021. Utusan Myanmar untuk PBB itu juga meminta internasional menggunakan segala cara yang diperlukan untuk melindungi rakyat.
Kami komite yang mewakili CRPH (Komite yang Mewakili Pyidaungsu Hluuttaw) meminta PBB, Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional yang bercita-cita membangun masyarakat global yang damai,
“Kami komite yang mewakili CRPH (Komite yang Mewakili Pyidaungsu Hluuttaw) meminta PBB, Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional yang bercita-cita membangun masyarakat global yang damai dan beradab untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap militer Myanmar dan memberikan perlindungan dan keamanan bagi rakyat Myanmar,” kata Kyaw Moe Tun dengan emosional kepada sidang Majelis Umum, dikutip dari VoA Indonesia.
CRPH merupakan komite yang mewakili anggota parlemen terpilih dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.
Protes rakyat telah berlangsung di seluruh Myanmar setiap hari sejak militer menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan anggota pemerintahan sipil lainnya pada 1 Februari, dengan mengklaim terjadi kecurangan yang meluas dalam pemilihan November lalu, yang dimenangkan secara mutlak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi.
Ia juga mengatakan dirinya mewakili NLD, yang merupakan pemerintah yang sah dan dipilih dengan semestinya, bukan para pemimpin militer yang merebut kekuasaan. Dia mengatakan, kudeta itu ilegal, inkonstitusional, dan tidak dapat diterima di dunia modern. []
Baca juga:
