Indramayu - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel dua ruang kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Indramayu.
Hal itu dilakukan usai melakukan tangkap tangan terhadap Bupati Indramayu Supendi dan empat orang lainnya pada Senin malam, 14 Oktober 2019.
Adapun ruang kerja yang disegel yakni ruang kerja Kepala Dinas dan ruang kerja Sekretaris Dinas PUPR.
Sejak Selasa pagi, tidak ada pejabat yang masuk kerja.
Dari pantauan Tagar, di ruangan tersebut dipasang garis merah KPK dan juga ditempel tulisan di atas kertas yang menyatakan ''sedang dalam pengawasan KPK" dan diberi tanda tangan penyidik.
Salah seorang pegawai Dinas PUPR yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sejak Selasa pagi, tidak ada pejabat yang masuk kerja.
"Saya tidak tahu mas ke mana para pejabat (Dinas PUPR)," kata pegawai itu yang tak mau dituliskan namanya, Selasa, 15 Oktober 2019.
Dia menjelaskan sejak masuk kerja pagi tadi, dirinya sudah melihat dua ruangan itu sudah dipasang garis KPK.
Sebelumnya, Bupati Indramayu Supendi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dari penangkapan itu sejumlah uang seratusan juta rupiah disita dan delapan orang juga turut ditangkap.
Supandi yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Indramayu masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sejak dini hari tadi. []
Baca juga:
- Delapan Bulan Menjabat, Bupati Indramayu Kena OTT KPK
- Bupati Indramayu Kena OTT, Wabup: Merasa Prihatin Ya
