KPK Perpanjang Masa Tahanan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah selama satu bulan ke depan.
Tersangka Nurdin Abdullah. (Foto: Tagar/Bratanews)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah selama 30 hari.

Sebelumnya, KPK menetapkan kader PDIP itu sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di Pemerintah Provinsi Sulsel tahun anggaran 2020-2021.

Dalam kasus penahanan tersebut juga diperpanjang bagi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Edy Rahmat. Terkait perpanjang masa tahanan tersebut disampaikan Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu, 26 Mei 2021.

"Tim Penyidik, kembali melakukan perpanjangan penahanan untuk Tsk NA dan Tsk ER masing-masing selama 30 hari," kata Ali Fikri.

Gubernur nonaktif Nurdin akan menjalani penahanan tambahan selama 30 hari terhitung sejak 28 Mei 2021 hingga 26 Juni 2021. Para tersangka, masih menempati rumah tahanan sebelumnya, yakni di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur untuk Nurdin. Sementara, tersangka Edy Rahmat ditahan di Rutan KPK Kavling C1.


Penahanan tersebut dilakukan agar penyidik dapat memaksimalkan dalam pengumpulan alat bukti perkara kasus dugaan korupsi tersebut.


"Di antaranya pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," ucapnya.

Ada tiga orang tersangka yang dijerat KPK dalam perkara ini. Mereka ialah Nurdin Abdullah, Edy Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.

Nurdin diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 5,4 miliar dari beberapa kontraktor, satu di antaranya adalah dari Agung. KPK tengah mengusut dugaan keterlibatan pihak lain setelah mengendus adanya aliran uang dari Nurdin.

Perkara terhadap kontraktor yang diduga berperan sebagai penyuap Nurdin telah disidangkan. Dia didakwa pasal berlapis namun tak mengajukan eksepsi alias keberatan atas dakwaan itu. []

Berita terkait
Ketua Peradi Jakpus, Ditunjuk Kuasa Hukum Nurdin Abdullah
Pihak keluarga tersangka kasus korupsi, Nurdin Abdullah menunjuk Ketua Peradi Jakarta Pusat, Arman Hanis, sebagai kuasa hukum.
Keluarga Nurdin Abdullah Kooperatif Siap Beri Keterangan di KPK
Keluarga Nurdin Abdullah mengaku menghormati dan akan kooperatif dengan proses hukum yang berjalan di KPK.
Nurdin Tersangka, Kini Sulsel Dikendalikan Sudirman Sulaiman
Setelah KPK menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka. Kini Kemendagri menunjuk wakilnya Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur sementara.
0
Jalan Tol Serpong-Cinere Bayar Rp 11.000 Mulai 2 Juni
Jalan Tol Serpong-Cinere, ruas Seksi I Serpong-Pamulang mulai dikenakan tarif sebesar Rp11.000 untuk golongan 1 mulai Rabu, 2 Juni 2021.