UNTUK INDONESIA

KPK Harus Proses Para Politikus yang Terlibat Ekspor Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta ungkap ataupun memproses para politisi di lingkaran ekspor benur lobster dengan tersangka Edhy Prabowo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta ungkap ataupun memproses para politisi di lingkaran ekspor benur lobster dengan tersangka Edhy Prabowo. (Foto: dok. Tagar).

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo.

"Karena masalah benur ini cukup besar, tidak hanya menyangkut birokrasi pengusaha dalam negeri, tapi juga pengusaha luar negeri atau asing," ujar pakar hukum pidana sekaligus pengamat antikorupsi Abdul Fickar Hadjar dalam keterangannya seperti dikutip Tagar, Kamis, 26 November 2020.

Jadi KPK juga harus memproses para politikus yang diuntungkan oleh kebijakan yang korup ini.

Fickar menilai kebijakan ekpor benur tersebut benar-benar sebuah kebijakan yang berpihak kepada para pengusaha. Menurutnya, benur ini menjaga keberlangsungan budi daya perikanan, sehingga dilarang pada saat Susi Pudjiastuti menjabat sebagai orang nomor satu di KKP.

Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi Perlu Menteri Populis Nonpartai

"Kebijakan memberikan izin ekspor benur ini diberikan tidak saja dengan pendekatan ekonomis pada para pengusaha, tetapi juga pada politisi. Artinya ,pendekatan politis, sehingga korupsi memang sangat berkaitan dengan kekuasaan birokrasi dan politik," ucapnya.

"Jadi KPK juga harus memproses para politisi yang diuntungkan oleh kebijakan yang korup ini," kata dia menambahkan.

Seperti diketahui, Edhy Prabowo ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Bandar Udara Soekarno-Hatta (Bandara Soetta), Rabu dini hari. Edhy ditangkap bersama istri dan sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan sepulangnya dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

Selain di Bandara Soetta, KPK juga menangkap sejumlah pihak lain di Jakarta dan Depok.

"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang, di antaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan beserta istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta," tutur Plt Juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu, 25 November 2020.

Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Fadli Zon: Harun Masiku Ditelan Bumi

Selain Edhy, enam tersangka lainnya, yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreau Pribadi Misata, dan seorang bernama Amiril Mukminin. Mereka ditetapkan sebagai penerima suap.

Selanjutnya, seorang tersangka lagi bernama Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito disangkakan sebagai pemberi suap.

Para tersangka penerima suap disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. []

Berita terkait
Baru Seumur Jagung, Edhy Prabowo Terjaring Kebijakannya Sendiri
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo baru seumur jagung menjadi menteri sudah terjaring di kebijakannya sendiri terkait ekspor benur lobster
Edhy Prabowo Ditangkap, Poyuono: Prabowo Harus Minta Maaf ke Jokowi
Politisi Gerindra Arief Poyuono nampak menyindir Ketua Umum-nya, Prabowo Subianto untuk minta maaf ke Presiden Jokowi karena Edhy Prabowo dibekuk.
Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Pandjaitan Jabat Menteri KP Ad Interim
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan gantikan Edhy Prabowo.
0
KPK Harus Proses Para Politikus yang Terlibat Ekspor Lobster
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta ungkap ataupun memproses para politisi di lingkaran ekspor benur lobster dengan tersangka Edhy Prabowo.