KPK Datangi Undip, Rektor: Jangan Mlintir Pasal

KPK mendatangi Kampus Undip, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/10).
Pimpinan KPK Alexander Marwata menggelorakan semangat antikorupsi di hadapan ratusan mahasiswa Undip, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/10). (Foto: Tagar/Agus Joko Mulyono)

Semarang (Tagar 11/10/2018) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kampus Universitas Diponegoro (Undip), Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/10). Kedatangan lembaga antirasuah ini bukan untuk menangani perkara korupsi namun menggelorakan semangat antikorupsi di kalangan mahasiswa.

Dipimpin Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, KPK juga membawa bus yang berisi berbagai literasi berbasis teknologi tentang pemberantasan korupsi, pencegahan hingga cara pelaporannya.

"Bus ini sebagai representasi kehadiran KPK di daerah, karena kami sering dapat masukan dari masyarakat jika KPK tidak pernah turun ke daerah," beber Alex di hadapan ratusan mahasiswa di Gedung Fakultas Ekonomi Bisnis Undip.

Bagi Alex, KPK tidak bisa berdiri sendiri menghadapi perilaku koruptif pejabat tanah air yang sudah menjadi semacam budaya. Butuh peran aktif masyarakat, setidaknya mulai dari diri sendiri untuk tidak ikut-ikutan koruptif, seperti memberi atau menerima uang suap.

"Karena suap menjadi pintu perilaku koruptif lainnya," ujar dia.

Besarnya peran masyarakat ini lah yang menginisiasi KPK melakukan road show untuk lebih membumikan semangat antikorupsi. "Di sini lah kami hadir karena kami tidak bisa bekerja tanpa ada peran masyarakat. Kalau tidak didukung masyarakat, 10 tahun yang lalu KPK sudah bubar," tegas dia.

KPK mencatat menerima laporan dugaan korupsi sekitar 8.000 kasus per tahunnya. Dari jumlah itu, hanya sekitar 500 kasus yang mengandung unsur korupsi. Dan karena keterbatasan sumber daya manusia, hanya ada sekitar 50-an kasus yang bisa tertangani. Sementara ratusan laporan lainnya didelegasikan ke kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

"Kami lakukan supervisi atas laporan-laporan yang kami sampaikan ke kepolisian dan kejaksaan. Karena sebenarnya KPK itu menjadi trigger bagi kepolisian dan kejaksaan, untuk mendorong lebih progresif dalam penanganan kasus korupsi," jelas dia.

Pagi harinya, rombongan KPK dan bus juga mendatangi Balaikota Semarang. Di pusat pemerintahan Kota Atlas ini KPK juga mengkampanyekan antikorupsi di kalangan pegawai Pemkot Semarang. Di Semarang, KPK akan road show Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi hingga Minggu (14/9), kampanye antikorupsi di Car Free Day kawasan Simpanglima.

Rektor Undip Prof Yos Johan Utama menyatakan mahasiswa dan pelajar memang harus menjadi target utama dari kampanye sekaligus pembentukan karekter antikorupsi. Karena di tangan mereka nasib dan kondisi bangsa di masa datang ditentukan.

"Antikorupsi, paham tidak apa itu korupsi? Pahami dulu apa itu korupsi dan semangatnya. Banyak dulu saat mereka jadi mahasiswa, turun ke jalan, demo antikorupsi, sekarang gantian dong," kata Yos di hadapan mahasiswanya.

Prof Yos menekankan dalam antikorupsi yang terpenting adalah integritas. Tanpa integritas mustahil perilaku koruptif bisa diberantas.

"Hukum adalah instrumen kejahatan terbaik. Mlintir-memlintir pasal itu sangat gampang," ujar dia.

Kondisi saat ini, banyak dari masyarakat belajar hukum bukan untuk menegakkan aturan namun lebih mencari celah agar bisa lolos atau meloloskan orang lain dari jeratan hukum. Ketika dilakukan oleh individu yang punya kuasa di bidang hukum maka muaranya adalah korupsi, yakni suap.

Prof Yos lantas mencontohkan dengan penanganan kasus zina pejabat Semarang yang pernah terjadi di wilayah timur Semarang. Pemegang kuasa hukum akhirnya memutus pasangan selingkuh yang digropyok oleh warga itu tidak terbukti melakukan zina.

"Di hukum, zina apabila salah satu terikat tali perkawinan. Pejabat selingkuh dengan pegawainya, masing-masing punya pasangan. Di sidang bebas. Saat ditanyakan, mbok dilihat pasalnya, kan bunyinya salah satu terikat tali perkawinan. Ini kan mlintir-memlintir," papar dia

"Jadi kalau utak-atik pasalnya, mlintir-memlintir, maka banyak yang lolos. Jadi poinnya semangat pemberantasan korupsi. Kata kuncinya adalah integritas," tukas Prof Yos. []

Berita terkait
0
Pemimpin G7 Janjikan Dana Infrastruktur Ketahanan Iklim
Para pemimpin dunia menjanjikan 600 miliar dolar untuk membangun "infrastruktur ketahanan iklim" perang Ukraina juga menjadi agenda utama