Medan - Saat ini ekosistem Danau Toba mengalami gangguan (disturbance), sehingga jasa ekosistem yang diperoleh tidak lagi maksimum. Bahkan, bisa dikatakan perlahan sedang menuju kehancuran.
Demikian dikatakan akademisi Erika Pardede dalam dialog publik "Menagih Janji Pemerintah Mencabut Izin Perusahaan Perusak Danau Toba", yang diselenggarakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan, di aula PKM GMKI Medan, Jalan Iskandar Muda, Medan, Kamis 8 Agustus 2019.
Menurut alumni University of New South Wales, Sydney yang kini merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen itu, penurunan jasa ekosistem terjadi karena ekosistem Danau Toba tidak mampu lagi menahan tekanan yang dialaminya.
"Beberapa contoh, terjadi penurunan kualitas air, kepunahan spesies tanaman, kekeringan, longsor, kebisingan yang berdampak langsung atau tidak Iangsung terhadap keberlangsungan kehidupan kita," jelas Erika.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pengaruh intervensi manusia atas nama pemenuhan kebutuhan hidup dan pembangunan ekonomi ternyata sering lebih luas dan lebih dalam dari yang terlihat.
Dampaknya juga sering tidak langsung terdeteksi dan tidak disadari. Sehingga ketika suatu tindakan konservasi atau rehabilitasi dilakukan semuanya sudah terlambat karena sudah mencapai ambang kritis.
Salah satu indikator mendasar kerusakan ekosistem Danau Toba adalah kualitas air.
Kualitas air dipengaruhi oleh iklim dan oleh semua aktivitas yang dapat mengubah kondisi fisik, kimia dan biologis perairan. Aktivitas domestik manusia, pertanian, peternakan, perikanan, industri termasuk pariwisata semua berkontribusi.
Kegiatan budidaya ikan dalam jala apung menjadi sorotan besar saat ini, khususnya terkait limbah pakan yang "ditumpahkan” ke badan air.
Pakan yang membawa nitrogen, posfor dan kemungkinan bahan berbahaya serta padatan ke dalam air. Dengan nilai rata-rata water residence time Danau Toba sekitar 77 tahun, maka semua limbah yang terlarut akan terakumulasi hari demi hari.
Tekanan besar juga datang dari kegiatan skala besar oleh kegiatan perusahaan-perusahaan yang melakukan eksploitasi besar-besaran (deforestasi) di hutan-hutan Toba.
Perusakan hutan telah mengakibatkan kerusakan lahan (land degradation), gangguan keanekaragaman hayati, maupun kekurangan pasokan air ke danau.
"Deforestasi telah menurunkan jumlah air masuk ke Danau Toba dari 2,2 Km2 per tahun (1987) menjadi 0,9 Km2 per tahun (1997); dengan deforestasi yang masih terus berlanjut bisa dipastikan inflow yang semakin kecil," jelasnya.
Pengambilan keputusan terkait pembangunan di Kawasan Danau Toba, dengan dalih dan tuntuan apapun, harus mempertimbangkan keberadaan dan manfaat ekosistem Danau Toba. []
