Medan -Kabid Aksi dan Pelayanan Pengurus Pusat GMKI, Efpranoto merespons tindakan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang melaporkan massa aksi GMKI Medan ke kepolisian atas robohnya pagar kantor gubernur.
Menurut Efpranoto, Gubernur Sumut gagal paham dalam merespons aspirasi GMKI Medan, tidak menjawab masalah, malahan menimbulkan masalah baru.
"Saya sangat menyayangkan tindakan Pak Gubernur, karena tuntutan mahasiswa tidak sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh gubernur," ujarnya, dalam siaran pers diterima Tagar, Sabtu 3 Agustus 2019.
Sebaliknya, ujar dia, yang dimunculkan dan dibesar-besarkan di media bukan jawaban dari tuntutan kerusakan Danau Toba, melainkan hal lain yang tidak substansial.
"Bahkan gubernur terkesan ingin memutarbalikkan persoalan seolah-olah pagar itu lebih penting dari nasib Danau Toba," tukas Efpranoto.
Ia juga berpandangan bahwa tindakan yang dilakukan Gubernur Sumut tersebut adalah salah satu kegugupan pemimpin, sehingga terkesan panik dalam mengambil keputusan. Hal ini, menurutnya patut dicurigai sebagai upaya pengalihan isu.
"Pak Gubernur yang saya hormati, sebaiknya menjawab apa yang menjadi aspirasi GMKI Medan, apa lagi aspirasi yang disampaikan bukan menyerang pribadi Bapak, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat umum dan merupakan salah satu bentuk kecintaan GMKI kepada Danau Toba," tukasnya.
Lebih baik Bapak tangkap dan penjarakan para perusak Danau Toba itu ketimbang menangkap para aktivis
Kepada Polrestabes Medan, Efpranoto juga berharap untuk mempertimbangkan aduan tersebut, sebab aksi yang dilaksanakan pada Jumat 26 Juli 2019 atas sepengetahuan aparat kepolisian untuk mengawalnya.
Kepolisian diharapkan melihat kejadian ini secara objektif tentang hubungan sebab akibat terutama dalam kronologis kejadiannya.
"Sampai hati betul gubernur ingin memenjarakan anak-anaknya yang peduli dengan kelestarian Danau Toba. Saya yakin Pak Polisi tahu betul kronologis kejadian penyebab terjadinya pengrusakan pagar, bahwa tuntutan masa aksi tidak digubris gubernur sampai kurang lebih dua jam, sehingga ada kekecewaan. Seandainya Pak Gubernur peduli dan cinta kepada anak-anaknya, beliau dapat berbicara langsung dan memberikan respons terhadap tuntutan GMKI Medan saya pikir kejadian ini tidak terjadi. Di sinilah dinilai kecintaan Bapak kepada generasi muda ini," katanya.
Selanjutnya Efpranoto mengingatkan bahwa Presiden Jokowi memiliki visi besar terhadap potensi Danau Toba. Dalam kunjungan kerjanya ke Kawasan Danau Toba, presiden dengan jelas menyebutkan bahwa akan menjadikan Danau Toba masuk dalam anggota Unesco Global Geopark.
Oleh karena itu ia menilai bahwa pemerintah daerah haruslah sejalan visinya dengan pemerintah pusat.
"Niat yang baik dari pemerintah pusat sebaiknya bisa menjadi niat yang baik pula dari pemerintah daerah, strerilkan Danau Toba dari perusahaan-perusahaan yang sudah dan berpotensi menyumbang kerusakan Danau Toba. Lebih baik Bapak tangkap dan penjarakan para perusak Danau Toba itu ketimbang menangkap para aktivis, mungkin itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Sumut, itu yang diinginkan GMKI Medan," pungkasnya.[]
Baca juga:
- Kadis Pariwisata Sumut Klaim Sudah Benahi Danau Toba
- Aquafarm Bungkam Soal Penertiban KJA di Danau Toba
