Kompolnas: Pernyataan Wakapolri Soal Pakai Preman Dipelintir

Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny J. Mamoto mengomentari ucapan Wakapolri Gatot Edy terkait penggunaan preman pasar.
Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny J. Mamoto mengomentari ucapan Wakapolri Gatot Edy terkait pemberdayagunaan preman pasar. (foto: Tagar/istimewa).

Jakarta - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny J. Mamoto menanggapi gaduhnya efek pernyataan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, yang berencana memberdayakan jeger-jeger pasar untuk membantu pengawasan protokol kesehatan terhadap pengunjung pasar.

Menurut Benny, pernyataan Wakapolri dipelintir atau ditafsirkan sendiri oleh penulisnya. Sepengetahuannya, Gatot Eddy memang bermaksud memberdayakan seluruh elemen masyarakat, termasuk di lingkungan pasar tradisional agar mengajak warga mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

Saat ini klaster yang berkembang adalah di kerumunan massa, seperti pasar tradisional.

Dia menilai, kepolisian memang memiliki tugas berat untuk menangkal klaster Covid-19 dari pasar tradisional. Maka itu tidak bisa bekerja sendirian, perlu rasanya melibatkan semua komponen. Seperti tokoh masyarakat, tokoh informal, sesepuh, tokoh tertua yang ada di pasar tersebut pun miliki pengaruh. 

Baca juga:  Wakapolri: 290 Juta Vaksin Tersedia Sampai 2021

Benny menegaskan, hal yang Wakapolri maksud semata bertujuan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan, sehingga mereka terhindar dari virus Covid-19 atau menularkan virus berbahaya itu ke orang lain.

"Masing-masing pasar tradisional memiliki ciri khas sendiri sesuai kearifan lokalnya. Sehingga, pendekatannya pun perlu disesuaikan. Penggunaan istilah preman (oleh si penulis) justru menyesatkan dan menyinggung perasaan orang yang dituju," kata Benny dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Minggu malam, 13 September 2020.

Dia menekankan, masalah Covid-19 merupakan masalah Nasional yang harus dihadapi dan ditangani bersama-sama oleh semua komponen masyarakat. 

"Kita tidak bisa hanya menyerahkan kepada pemerintah atau aparat. Marilah kita mulai dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita," ucapnya.

Baginya, keberadaan tokoh komunitas untuk ikut mengedukasi menyoal Covid-19 di lingkungannya teramat penting. Kata Benny, dengan masih ditemukannya pelanggaran, maka upaya persuasif pun dikedepankan.

Baca juga: Polisi Meninggal Covid, Wakapolri: Lalai Kami Ganti

"Edukasi yang tepat dengan bahasa yang mudah dimengerti akan menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi, ucapnya.

Purnawirawan Bintang Dua Polri ini berkata, edukasi menjadi teramat penting karena menyangkut adaptasi kebiasaan baru yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Jadi, ketidakpedulian satu orang atau kelompok akan berdampak serius terhadap warga lainnya. 

"Saat ini klaster yang berkembang adalah di kerumunan massa, seperti pasar tradisional. Banyak Ibu-ibu dan penjual yang abai menggunakan masker. Oleh sebab itu, perlu koordinasi dan kerja sama dengan pengelola pasar dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di lingkungan tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Wakapolri Gatot Eddy berencana memberdayakan preman pasar untuk membantu pengawasan protokol kesehatan terhadap pengunjung pasar. 

“Kita juga berharap penegak disiplin internal di klaster pasar, di situ kan ada jeger-jeger-nya di pasar, kita jadikan penegak disiplin," kata Gatot di Mako Polda Metro Jaya, Kamis, 10 September 2020. 

Meski demikian, dia menegaskan mereka akan tetap dipantau oleh TNI dan Polri agar pelaksanaannya tidak menyalahi aturan dan pelaksanaannya akan tetap mengedepankan cara humanis. 

"Kita harapkan menerapkan disiplin tapi tetap diarahkan oleh TNI polri dengan cara-cara humanis," kata Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu. []

Berita terkait
Pesan Wakapolri Jelang Pilkada 2020 di Padang
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono meminta Kapolda mengamankan jalannya pilkada 2020.
Wakapolri Tegaskan Tak Ada Intervensi Penerbitan SP3 Kasus Rizieq
Wakapolri tegaskan tak ada intervensi penerbitan SP3 kasus Rizieq. "Tidak ada (unsur politis)," tegas Komjen Polisi Syafruddin.
Ini Kata Wakapolri Soal Penghentian Kasus Chat Porno Habib Rizieq
Beredar informasi Polda Metro Jaya akan menghentikan (SP3) kasus chat pornografi yang melibatkan Imam Besar FPI Rizieq Shihab dengan Firza Husein.
0
Pengamat Nilai KPK Beri Harapan Tindak Lanjuti Penyelidikan Formula E
Gengan diperiksanya Gatot juga bisa memberikan informasi yang berarti dalam penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E.